Jatengpress.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal menerima dana insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.458.876.000.
Insentif fiskal ini diterima Pemkot Tegal sebagai reward penurunan kemiskinan di Kota Tegal.
Penyerahan dana insentif fiskal diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2024, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024). Rakor dipimpin langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin.
Pemkot Tegal dinilai berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim, dari kemiskinan ekstrem di Kota Tegal pada 2022 sebesar 0,95% atau 2.390 jiwa dan pada 2023 menjadi 0,22% atau 560 jiwa.
Pj. Wali Kota Tegal, Dadang Somantri sesaat setelah mengikuti Rakor tersebut menyampaikan bahwa dana insentif fiskal ini harus digunakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan sesuai dengan arahan Pak Wapres sebagaimana insentif fiskal tahun 2022. Jadi dengan tim penanggulangan kemiskinan kita akan terus berupaya karena ternyata kemiskinan ini akan bergantung terhadap indikator garis kemiskinannya. Kalau nanti garis kemiskinan indikatornya naik kemungkinan akan ada lagi yang masuk ke garis kemiskinan itu. Maka kita akan terus memacu supaya mereka mendapatkan dari perlindungan sosial, perlindungan kesehatan, termasuk juga bantuan-bantuan terkait dengan pemberdayaan,” ujar Dadang.
Menurutnya, ketiga langkah tersebut akan menjadi tujuan utama untuk mempercepat menghilangkan angka kemiskinan di Kota Tegal.
“Penekannya tentu satu bahwa tadi lebih ke pemberdayaan supaya mereka memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan pendapatan. Kita juga menekankan dengan beberapa bantuan supaya angka pengeluarannya juga bisa lebih rendah. Berikutnya adalah supaya dia memiliki kemampuan untuk membeli maka harus ada lapangan pekerjaan tadi lewat pemberdayaan itu juga di bantuan modal. Dari aspek sarana prasarana juga diberikan RTLH, penerangan melalui PLN, juga bantuan bantuan kesehatan lainnya,” pungkas Dadang yang juga menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. (*)
