Jatengpress.com,Purworejo-DPR RI menyiapkan skema fast response atau respons cepat penanggulangan bencana yang memungkinkan setiap anggota dewan mengajukan bantuan langsung dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kebijakan ini disusun menyusul bencana yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh.
Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah atau Gus Abduh, mengatakan program tersebut merupakan kebijakan baru yang diarahkan untuk mempercepat penanganan bencana di daerah.
“Ini program baru dari pimpinan DPR RI. Ketika terjadi bencana di dapil, anggota DPR bisa mengajukan penanganan melalui skema fast response,” kata Gus Abduh saat serap aspirasi masa sidang 2025/2026 di Aula Al-Faham, Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (24/01/2026).
Menurutnya, pengajuan bantuan harus disertai data rinci, meliputi jenis bencana, dampak yang ditimbulkan, kebutuhan masyarakat terdampak, serta estimasi kerugian. Ia mengakui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program tersebut masih dalam tahap pendalaman.
“Konsepnya harus detail. Bencananya apa, dampaknya seperti apa, masyarakat membutuhkan apa, hingga kerugiannya harus jelas,” ujarnya.
Gus Abdullah yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Tengah menegaskan, program ini akan menjadi instrumen penting dalam penanganan bencana di wilayah rawan. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi bencana, termasuk wilayah Kecamatan Bener dan kawasan pesisir yang masuk zona merah.
Gus Abduh memastikan, jika terjadi bencana di dapilnya, tim akan segera turun ke lapangan untuk melakukan asesmen kebutuhan dan menyampaikannya kepada DPR RI agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Ketika bencana terjadi, negara harus hadir cepat. Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat respons terhadap kondisi darurat di daerah,” pungkasnya. (AYG)
