Jatengpress.com, Kota Mungkid – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang, Raden Anta Murpuji Antaka, mengatakan, data kependudukan bukan sekedar kumpulan angka administrasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan publik yang tepat sasaran.
Karena itu, Pemkab Magelang terus memperkuat pengelolaan administrasi kependudukan sebagai fondasi pembangunan daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
Kegiatan digelar di Ruang Bina Karya Setkab Magelang, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan berbasis data, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Acara diikuti jajaran kecamatan, kades, operator desa, dan petugas registrasi, juga menjadi bagian dari implementasi visi Kabupaten Magelang “Anyar Gress” yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis data.
Anta menegaskan pentingnya data kependudukan yang valid dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa.
Menurut dia, melalui program “Satu Data Adminduk Kabupaten Magelang”, pemerintah daerah ingin memastikan program pengentasan kemiskinan, peningkatan penghasilan masyarakat, hingga pengurangan beban masyarakat Desil 1 dan Desil 2 dilakukan berdasarkan data yang valid dan akurat.
“Data kependudukan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dengan data yang valid, pemerintah bisa merancang program yang tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Bimbingan teknis, disebutnya menjadi langkah strategis untuk memperkuat validasi data administrasi kependudukan sekaligus membangun kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Disdukcapil.
Selain itu, Pemkab Magelang terus mendorong layanan publik yang cepat dan komunikatif melalui inovasi “Pelayanan Adminduk 1 Jam”, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Dengan semangat Anyar Gress, seluruh jajaran harus menjalankan Rencana Aksi Daerah secara konsisten agar data kependudukan benar-benar menjadi instrumen efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya, mewakili bupati.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Soeharno menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut dia, pelayanan administrasi kependudukan harus mampu memangkas praktik pelayanan yang berbelit serta memperpendek jarak pelayanan hingga tingkat desa.
“Pelayanan harus mendekat kepada masyarakat. Dengan sistem yang sudah dibangun sekarang, diharapkan bisa mengurangi keluhan masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, Sholeh juga menegaskan, pengelolaan administrasi kependudukan memiliki peran vital karena menyangkut seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian.
Dia menyebut pelayanan adminduk menjadi salah satu pelayanan publik paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pemda terus menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau.
“Kalau pelayanan bisa selesai 10 menit, jangan dibuat 30 menit. Bahkan kalau bisa lima menit selesai, itu yang harus dilakukan,” katanya.
Tak lupa, Sholeh mengapresiasi langkah Disdukcapil Kabupaten Magelang yang telah memperluas layanan hingga kecamatan dan desa melalui pelibatan operator desa yang telah dilatih secara khusus.
Melalui acara itu, seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data adminduk sekaligus memperkuat pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat Kabupaten Magelang. (TB)
