Karanganyar, Jatengpress.com-Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Karanganyar Adhe Eliana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur dan kinerja mitra penyedia makanan di Rumah Dinas Wakil Bupati, Kamis (9/4). Dalam pertemuan yang dihadiri unsur TNI dan koordinator wilayah MBG tersebut, ditegaskan bahwa kelayakan standar pelayanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi menjamin kualitas program nasional tersebut.
Adhe menyebutkan bahwa Satgas memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan operator atau menutup dapur yang dinilai tidak memenuhi kriteria kelayakan. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya insiden keracunan makanan, berkaca pada beberapa kejadian yang sempat muncul pada tahun sebelumnya.
“Satgas hari ini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bahkan menghentikan dapur-dapur yang tidak standar, baik dari sisi kelayakan maupun pelayanan di Karanganyar. Jangan sampai membuat malu pemerintah kabupaten, karena program ini hadir bukan sekadar memberi makan, tapi untuk menurunkan angka stunting,” tegas Adhe.
Selain masalah teknis di dapur, manajemen pemilihan bahan baku menjadi poin utama dalam pembenahan sistem. Adhe menginstruksikan agar seluruh pasokan pangan diutamakan berasal dari petani dan pelaku UMKM lokal di Karanganyar. Langkah ini diambil agar dampak ekonomi dari program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sekaligus memudahkan kontrol kualitas bahan.
“Semangat kita adalah memastikan semua produksi, supply chain, atau bahan baku itu dikelola dan disuplai oleh petani-petani yang ada di Karanganyar. Kita ingin manfaatnya juga dirasakan masyarakat melalui jumlah uang yang beredar di tingkat lokal,” tambahnya.
Terkait efektivitas menu, evaluasi juga dilakukan melalui pemantauan sisa makanan atau food waste di setiap titik layanan. Volume sisa makanan harian menjadi indikator bagi kepala dapur untuk menentukan jenis menu yang perlu diperbaiki. Adhe juga mengingatkan para petugas agar bijak dalam menggunakan media sosial terkait dinamika di lapangan.
Koordinator Regional MBG Jawa Tengah, Reza Mahendra, turut menyoroti pentingnya akurasi data di lapangan, terutama terkait sisa makanan atau food waste sebagai bahan koreksi manajemen. Menurutnya, setiap SPPG harus memiliki data yang valid mengenai sisa makanan tersebut untuk disinkronkan dengan pihak terkait.
“Data ini nantinya harus dikoreksi. Kita harus tahu angka pastinya di tingkat kepala dapur untuk dievaluasi, baik dengan dinas lingkungan hidup maupun pegiat lingkungan dan peternak yang bisa memanfaatkan sisa makanan tersebut,” ujar Reza.
Saat ini tercatat sebanyak 89 unit layanan telah beroperasi di Karanganyar dengan menjangkau 134.000 penerima manfaat. Satgas menargetkan seluruh infrastruktur pendukung akan selesai dan berfungsi optimal pada akhir tahun ini dengan 134 SPPG. (Abdul Alim)
