Jatengpress.com, Boyolali — Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali resmi memperpanjang masa pendaftaran lowongan kerja hingga 30 Januari 2026. Selain perpanjangan waktu, manajemen juga melakukan penyesuaian kualifikasi seleksi pegawai agar selaras dengan regulasi ketenagakerjaan terbaru.
Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ampera, Iwan Marwanto, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya terkait larangan pembatasan gender dalam proses rekrutmen.
“Kami menghapus kualifikasi khusus laki-laki atau perempuan karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja,” ujar Iwan Marwanto dalam keterangan resminya, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan, batas usia pelamar juga disesuaikan menjadi maksimal 35 tahun per 1 November 2026, dari sebelumnya 27 tahun. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan usia rekrutmen di lingkungan PDAM.
Untuk menjamin objektivitas dan transparansi, Perumda Tirta Ampera menggandeng pihak ketiga independen sebagai asesor seleksi. Seluruh tahapan rekrutmen akan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipantau publik.
“Kami ingin proses seleksi ini benar-benar transparan. Seluruh tahapan akan kami publikasikan melalui media sosial resmi Perumda Tirta Ampera agar masyarakat dapat menyaksikan langsung kredibilitas proses rekrutmen,” tambahnya.
Adapun formasi jabatan yang dibuka meliputi Staf Legal, Staf Humas, Staf Laboratorium, Staf Akuntansi, Staf Pemeliharaan SPAM, Staf IT (Programmer), Staf IT (Teknisi Komputer dan Jaringan), serta Staf Perencanaan dan Pengembangan.
Tahapan seleksi dijadwalkan dengan batas akhir pendaftaran pada 30 Januari 2026, dilanjutkan tes tertulis pada 11–12 Februari 2026, wawancara dan paparan keahlian pada 18–27 Februari 2026, serta pengumuman hasil akhir pada 3 Maret 2026.
Manajemen Perumda Tirta Ampera menegaskan seluruh proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan bebas biaya, serta mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari potensi penipuan. (Abdul Alim)
