Jatengpress.com, KARANGANYAR – Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa swasembada bawang putih nasional sangat mungkin diwujudkan jika pemerintah serius memperkuat sektor perbenihan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Benih Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Kamis (22/1).
Abdul Kharis menyatakan Indonesia memiliki lahan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bawang putih nasional. Namun, selama ini persoalan utama terletak pada ketersediaan benih unggul dan sistem perbenihan yang belum kuat.
“Kalau perbenihan diperkuat dan impor tidak lagi dijadikan andalan, swasembada bawang putih bisa segera tercapai. Lahannya ada, petaninya siap,” ujarnya di forum yang berlokasi di Balai Benih Tawangmangu.
Ia menilai, pengalaman Indonesia dalam mencapai swasembada beras menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak pada petani mampu mendorong produksi dalam negeri. Prinsip serupa, menurutnya, dapat diterapkan pada komoditas hortikultura strategis seperti bawang putih dan bawang bombay.
Selain perbenihan, Abdul Kharis menekankan pentingnya kepastian harga agar petani memiliki keberanian memperluas tanam. Ia menyebut penetapan harga minimal, sebagaimana kebijakan harga gabah pada sektor padi, dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi petani bawang putih.
“Kalau harga minimalnya dipatok dan menguntungkan petani, saya yakin petani akan sejahtera dan produksi akan meningkat,” tegasnya.
Dalam konteks penguatan hortikultura nasional, Komisi IV DPR RI juga menyoroti peran strategis sektor ini, tidak hanya sebagai penyedia pangan dan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hingga penurunan kualitas tanah dan air.
Menurutnya, penguatan perbenihan hortikultura harus berjalan seiring dengan konservasi tanah dan air. Benih unggul, kata dia, tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan lahan yang subur dan tata kelola air yang berkelanjutan.
“Karena itu, diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor. Tidak bisa hanya Kementerian Pertanian, tetapi juga kehutanan, lingkungan hidup, pangan, pemerintah daerah, hingga dukungan BUMN,” katanya.
Abdul Kharis juga menekankan pentingnya peran penangkar benih, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok Tani (Poktan) dalam membangun sistem hortikultura nasional yang kuat dan berdaya saing. Menurutnya, kelembagaan petani menjadi kunci agar program perbenihan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Kalau sistem perbenihan kuat, harga berpihak pada petani, dan kebijakan terintegrasi, swasembada bawang putih bukan lagi wacana, tapi target yang realistis,” pungkasnya. (Abdul Alim)
