Jatengpress.com, Jakarta -Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, yang juga kader Partai Golkar dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 269 triliun atau sekitar 29 persen.
Usulan itu ia sampaikan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar, yang diikuti oleh 1.400 peserta dari Anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (17/09/2025).
Menurut Siswanto, rencana pemangkasan tersebut akan berdampak serius terhadap fiskal daerah, terutama bagi kabupaten yang belum memiliki kemandirian keuangan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari 15 kabupaten yang dikaji, hanya 4 daerah yang termasuk kategori keuangan kuat, 4 daerah berada pada posisi sedang, dan sisanya masih lemah.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami dalam membangun dan melayani masyarakat. Bagaimana nanti jika tahun depan ada pemangkasan 29 persen? Ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah,” tegas Siswanto.
Dalam kesempatan itu, Siswanto juga menekankan pentingnya kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI dalam forum-forum strategis seperti Bimtek Fraksi Golkar.
“Kami mohon kepada panitia Bimtek bisa menghadirkan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI. Karena bicara fiskal bukan hanya pengamat. Saya apresiasi secara makro, tetapi secara kebijakan ini sangat mendesak. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti memiliki strategi baru di luar kebijakan yang disampaikan sebelumnya,” jelasnya.
Selain menyoroti isu TKD, forum tersebut juga menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya, usulan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan, instruksi kepada 17.510 anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia agar meningkatkan kualitas komunikasi sosial dengan masyarakat.
Siswanto menegaskan, ADKASI bersama seluruh anggotanya akan terus mengawal kepentingan daerah agar tidak terganggu oleh kebijakan fiskal pusat yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (AY)
