Jatengpress.com, Brebes – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta percepatan penanganan dampak tanah longsor di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saat meninjau langsung lokasi pada Rabu (11/3/2026), Gubernur menegaskan akses jalan yang ambrol dan bangunan sekolah yang terdampak, harus segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas warga dan proses belajar siswa.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi didampingi Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin.
Longsor terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak awal Maret 2026. Debit Sungai Longkrang meningkat dan menggerus tebing sungai, hingga memicu kejenuhan tanah dan longsor pada 1 Maret 2026.
Kondisi memburuk setelah hujan deras kembali turun pada 8 Maret 2026. Tebing sungai kembali tergerus dan menyebabkan longsor yang menghilangkan badan jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan, serta merusak bangunan di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian tersebut.
Meninjau langsung lokasi longsor, Ahmad Luthfi menegaskan, akses jalan harus segera dipulihkan karena menjadi jalur vital bagi mobilitas warga.
“Jalan harus segera dibikin. Teknisnya nanti didiskusikan dulu karena ini jalan kabupaten. Kabupaten menyiapkan alternatif, provinsi akan melakukan intervensi,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat tindak lanjut penanganan di lokasi.
Selain infrastruktur jalan, Gubernur juga meminta percepatan penanganan sekolah yang terdampak. Longsor menyebabkan bangunan kamar mandi roboh dan sebagian bangunan lain di sekolah tersebut terancam runtuh. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar untuk sementara dipindahkan ke gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang berjarak sekitar 200-300 meter dari lokasi.
“Anak-anak sekolah tidak boleh berhenti. Kepala sekolah segera melapor ke dinas terkait jika ada kekurangan. Meskipun SMP menjadi kewenangan kabupaten, provinsi akan ikut membantu,” ujar Ahmad Luthfi.
Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan, saat ini terdapat dua opsi penanganan akses jalan yang ambrol. Pertama, merelokasi jalan dengan memanfaatkan tanah bengkok di sekitar lokasi. Kedua, tetap menggunakan jalur eksisting dengan membangun talud atau penahan tebing sungai yang longsor.
“Untuk alternatif kedua, kemungkinan gedung paling depan harus dibongkar agar akses jalan bisa dibuka kembali. Setelah itu penanganan dilanjutkan di tikungan jalan yang terdampak longsor,” katanya.
Sementara itu, Kepala SM Muhammadiyah 3 Paguyangan, Ahmad Najib, memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal meski dipindahkan sementara.
“Jumlah siswa kami ada 108 orang. Untuk sementara menggunakan gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah sekitar 200 meter dari lokasi. Kegiatan belajar masih berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak sekolah bersama Amal Usaha Muhammadiyah telah menyiapkan lokasi alternatif untuk relokasi sekolah. Usulan tersebut sudah dilaporkan kepada dinas terkait dan tinggal menunggu proses pengecekan. Relokasi sekolah dinilai penting agar proses pendidikan dapat berlangsung aman dan tidak terdampak risiko longsor susulan. (*)
