Jatengpress.com, Asahan – Umi Kalsum tersenyum sumringah. Senyumnya tampak bahagia. Matanya ikut berbinar ketika Memorandum Of Understanding (MOU) antara owner dan sekaligus pendiri Klinik Fitria Medika Irwansyah Siagian dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kisaran Sri Widiastuti ditandatangani.
Rabu (20/5) kemarin, warga dusun 14, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini kembali dicatatkan sebagai penerima BPJS gratis, meski lewat skema pendanaan yang berbeda. Ia bahagia, karena jaminan kesehatannya dalam meniti hari-hari senjanya bisa terjamin kembali.
Perempuan tua ini bukan penghuni panti jompo. Tapi namanya ikut didaftarkan sebagai salah seorang penerima BPJS gratis dari tujuh lansia penghuni Panti Jompo UPT. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Provinsi Sumatera Utara Kisaran-Rantau Prapat yang didaftarkan dalam program donasi BPJS gratis oleh klinik yang didirikan oleh mantan anggota DPRD Asahan dari Partai Demokrat itu. “Saya kenal baik. Beliau tetangga saya. Rumahnya tak jauh dari sini,”ujar Irwansyah Siagian.
Selama ini Umi Kalsum tercatat sebagai salah satu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang didanai APBN. Namun tiba-tiba kepesertaannya dibekukan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu. Padahal, menurut Irwansyah, perempuan lansia itu tak punya penghasilan.
Ia memang memiliki rumah sendiri. Tapi dia tak punya penghasilan. Sehari-hari perempuan tua itu hanya beraktivitas sebagai guru ngaji dari anak-anak sekitar. Namun, mungkin karena dianggap mampu oleh Pemerintah, kepesertaannya dalam BPJS gratis tiba-tiba dinonaktifkan oleh Pemerintah beberapa waktu lalu.
Sejak kepesertaannya dibekukan, otomatis Umi Kalsum tidak memiliki lagi jaminan sosial kesehatan. Masalahnya, ia juga tak tercatat sebagai penerima BPJS gratis yang didanai APBD kabupaten. Untung saja dia kini didaftarkan sebagai penerima BPJS gratis dari skema donasi.
Pemkab Asahan Tak Proaktif
Tentu Umi Kalsum tidak sendirian. Mungkin masih banyak warga di daerah ini yang senasib dengan Umi Kalsum. Di desa itu saja, ada puluhan warga yang kabarnya ikut terimbas kebijakan pemerintah tersebut.
Menurut Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Asahan, Irwansyah Siagian, masih tingginya warga yang tidak tercover BPJS Kesehatan menjadi Pekerjaan Rumah Pemkab Asahan. Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dimintanya untuk bekerja serius menangani persoalan sosial tersebut. “Ini PR Bupati Asahan,” kata dia.
Untuk mengatasi masih tingginya warga yang tidak memiliki jaminan sosial BPJS Kesehatan, sebenarnya menurut Irwansyah Siagian bisa dilakukan oleh Pemda setempat melalui skema donasi. Pemkab Asahan, ujarnya, tidak cukup hanya menyosialisasikan program donasi BPJS tersebut, namun harus memiliki langkah-langkah sistematis dan jelas.
Menurutnya, solusi lewat jalur donasi swasta berdampak sekaligus untuk mengurangi beban APBD. “Kita punya banyak perusahaan di sini lho. Masak iya CSR nya tidak bisa digarap oleh Pemkab Asahan untuk mendanai skema donasi BPJS,”ungkapnya.
Tapi dia menilai, Pemkab Asahan tidak proaktif. Buktinya, masih banyak perusahaan yang tidak ikut berperan dalam skema donasi BPJS. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Kisaran baru sebanyak 28 perusahaan terlibat program donasi, dengan 1300 jiwa yang tercover lewat program ini.
Menurutnya, jika saja Pemkab Asahan bisa merangkul pihak swasta, meminta perusahaan untuk menyisihkan CSR-nya dan berdonasi 100 jiwa saja per perusahaan dalam program donasi BPJS, berapa ribu jiwa bisa tercover oleh perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Masak iya pemerintah daerah tak mampu untuk merangkul swasta ? “Ini kan hanya soal kemauan saja,” tandasnya. (Edy G Hasby)
