Jatengpress.com, Semarang – Maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan agama, mulai dari pondok pesantren hingga universitas berbasis agama, menjadi sorotan publik.
Seperti dua kasus yang terjadi di Jawa Tengah, yakni dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati oleh seorang pengasuh sekaligus pemilik Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Kiai Ashari, serta dugaan pelecehan seksual melalui pesan WhatsApp oleh oknum dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terhadap sejumlah mahasiswinya.
Maraknya kasus tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida.
Ida yang juga Duta Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, mengaku sedih dan prihatin atas meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pondok pesantren dan kampus keagamaan.
Menurutnya, seharusnya lingkungan pendidikan agama menjadi tempat penanaman karakter, moral, dan akhlak. Namun, ia menilai saat ini justru tidak lagi aman dan bahkan menjadi “sarang bagi oknum” untuk melakukan pelecehan seksual.
Oleh karena itu, Ida mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dengan mengumpulkan saksi dan barang bukti. Jika terbukti, ia meminta adanya tindakan tegas.
“Saya yakin lembaga-lembaga di bawah pemerintahan ini memiliki peraturan-peraturan yang mengikat bagi pegawai maupun institusinya. Maka, untuk kasus pelecehan seksual yang sangat merugikan masa depan anak, harus ditindak secara tegas,” tegas Ida, Selasa (12/5/2026).
Lebih lanjut, Ida juga menyoroti para korban pelecehan seksual oleh oknum dosen UIN Walisongo yang enggan melapor karena trauma terhadap komentar netizen yang dinilai menyudutkan korban.
“Memang menyedihkan netizen kita. Padahal, untuk berani mengungkapkan hal itu, korban membutuhkan keberanian dan beban psikologis yang sangat berat. Seharusnya kita berempati dan memberikan dukungan agar para korban berani melapor, sehingga kasus serupa tidak terulang dan tidak terus memakan korban,” ujarnya.
Ia juga berharap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama memberikan perhatian serta pengawasan yang lebih serius terhadap lembaga-lembaga pendidikan.
“Berbagai antisipasi dan pencegahan harus dilakukan secara masif, baik kepada dosen, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, santri, dan mahasiswa,” pungkasnya. (CIP)
