KARANGANYAR, Jatengpress.com– Anggota DPRD Karanganyar dari Fraksi Golkar, Suwarni, menegaskan bahwa perempuan memiliki kualitas dan kapasitas yang tidak kalah dibanding laki-laki untuk berkompetisi di berbagai bidang, termasuk dunia politik. Namun, hingga kini perempuan masih menghadapi tantangan berupa minimnya kesempatan yang adil dalam kontestasi politik.
Hal tersebut disampaikan Suwarni saat menyampaikan pandangan dan memaparkan kondisi riil perempuan dalam forum diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Wanita Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Jumat (5/6). Forum tersebut membahas berbagai isu perempuan, mulai dari kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, hingga keterwakilan perempuan dalam politik.
“Kalau berbicara kualitas, perempuan mampu bersaing dan tidak perlu diragukan. Banyak perempuan yang ketika sudah masuk ke dunia politik mampu bekerja secara maksimal dan menunjukkan kapasitasnya,” ujar Suwarni.
Meski demikian, ia mengakui keterwakilan perempuan di lembaga politik masih jauh dari target 30 persen yang selama ini didorong melalui berbagai kebijakan afirmatif. Di DPRD Karanganyar, misalnya, jumlah legislator perempuan saat ini baru mencapai sekitar 17,78 persen atau delapan orang dari total 45 anggota dewan.
Menurut Suwarni, kondisi tersebut tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan. Faktor yang sering menjadi kendala justru terkait dukungan dan kesempatan yang belum sepenuhnya setara, termasuk dalam persaingan politik yang membutuhkan dukungan finansial besar.
“Banyak perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan dan keinginan untuk terjun ke politik. Namun ketika masuk dalam kompetisi yang sesungguhnya, mereka masih sering kalah bersaing karena berbagai faktor, termasuk dukungan sumber daya,” katanya.
Dalam forum tersebut, Suwarni juga membedah berbagai isu gender yang masih menjadi tantangan bagi perempuan. Ia menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di semua tingkatan, mulai dari desa, kelurahan hingga lembaga legislatif.
Menurutnya, keterlibatan perempuan bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi memastikan perspektif perempuan terakomodasi dalam pembangunan dan kebijakan publik.
“Perempuan harus selalu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan semakin banyak perempuan yang terwakili, maka kepentingan dan hak-hak perempuan akan semakin diperhatikan dalam politik, pemerintahan, maupun kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.
Selain Suwarni, forum yang digelar Pusat Studi Wanita Unisri tersebut juga menghadirkan sejumlah perwakilan organisasi perempuan, pemerhati hak asasi manusia, serta instansi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (Abdul Alim)
