Jatengpress.com, Semarang – Plt Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah di Gumaya Hotel, Semarang, Rabu (16/7/2025). Rapat yang dihadiri para bupati dan walikota se-Jateng ini membahas inflasi daerah dan strategi pengendaliannya.
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi dalam arahannya meminta agar pembentukan kios TPID diperbanyak di seluruh kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia mencontohkan keberhasilan Kota Semarang yang meskipun tidak memiliki sawah namun memiliki Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai offtaker beras.
“Menjadi anomali ketika Kota Semarang yang tidak punya sawah penetrasi (harga) berase normal. Yang punya sawah bagaimana?,” ujarnya.
Ia memberi sinyal agar BUMP atau BUMD sebagai offtaker beras, ini untuk direplikasi di kabupaten kota yang belum memiliki. Demikian ia meminta OPD Pemprov Jateng mendorong agar kios TPID bisa terbentuk di seluruh kabupaten kota di Jateng.
“Segera dibentuk di seluruh kabupaten kota. Kalau yang belum paham tokonya seperti apa bisa berguru ke Semarang,” katanya.
Selain pembahasan BUMP dan kios TPID, Gubernur juga memberikan enam arahan pengendalian inflasi kepada bupati/walikota, yaitu menetapkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW, memperkuat kerjasama dengan petani lokal, pemerataan pasokan pangan antar daerah surplus dengan subsidi transportasi, optimalisasi penyerapan hasil panen dan hilirisasi produk pangan lokal, mendorong peran aktif BUMD/BUMP/Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok pangan, serta mendirikan toko kendali inflasi di pasar.
Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, melaporkan inflasi Jawa Tengah pada Juni 2025 mencapai 0,24% (mtm), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 0,19% (mtm). Peningkatan ini terutama didorong inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,68% (mtm) serta kenaikan harga beras 0,98% (mtm).
Rahmat menjelaskan beras menjadi komoditas dengan bobot inflasi tertinggi sejak 2018 hingga Juni 2025. Untuk diketahui, per 8 Juli 2025 harga Beras Medium rata rata di Jateng Rp 13.565, padahal HAP-nya Rp 12.500. Tingginya harga disebabkan rantai distribusi yang panjang, melibatkan lima pelaku mulai dari petani, pengepul, pedagang besar, pedagang eceran, hingga konsumen akhir, sehingga harga semakin mahal. Selain itu, sebagian pasokan beras Jawa Tengah juga mengalir ke luar provinsi.
Sebagai solusi, Rahmat mencontohkan BUMP Lumpang Semar di Kota Semarang yang mampu memangkas enam rantai distribusi dengan mengambil beras langsung dari Gapoktan dan menjualnya lebih murah dibanding pedagang besar atau pengecer. BUMP juga mengelola kios TPID untuk menjaga suplai komoditas di pasar induk atau lokasi strategis.
“Insya Allah ini akan jadi keberhasilan Jawa Tengah dalam pengendalian Inflasi. Jadi dalam HLM kali ini kita akan fokus mengekskalasi Badan Usaha Milik Petani atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai offtaker, dari beras di Jawa Tengah,” katanya.
Saat ini, terdapat 15 kios TPID di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kehadiran kios TPID terbukti menurunkan inflasi beras, contohnya di Semarang yang turun dari 18,36% (yoy) pada Juni 2024 menjadi 6,75% (yoy) pada September 2024.
Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jateng, Akhmad Kholisun, menyampaikan target penyaluran produk beras SPHP Bulan Juli mencapai 12.641 ton untuk menjaga stabilitas harga beras setelah puncak panen Maret lalu. Selain itu, Bulog juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada 3.016.406 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total pagu 30.164.060 kg beras tahun ini, turun 16% dibanding tahun sebelumnya.
Plt Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pengendalian inflasi Pemprov Jateng dan Bank Indonesia. “Kami akan menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur dan hasil rapat hari ini dengan mengoptimalkan peran perangkat daerah serta mendorong kolaborasi bersama pelaku usaha di sektor pangan, termasuk mengeksplorasi pembentukan kios TPID di Purbalingga,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Purbalingga berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok demi melindungi daya beli masyarakat. “Harapannya, langkah konkret ini dapat mendukung ketahanan pangan daerah dan menekan laju inflasi, sehingga perekonomian masyarakat Purbalingga tetap tumbuh secara stabil,” imbuhnya.(*)
