JATENGPRESS.COM, SOLO-Balai Besar Guru Penggerak Provinsi (BBGP) Jawa Tengah bersama multi stakeholder menyepakati pembentukan tim konsorsium pendidikan daerah (KPD). Kolaborasi antar pemegang kebijakan di tim ini bertujuan mempercepat pemenuhan guru profesional di daerah.
Multistakeholder itu diantaranya Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan, Lembaga Pendidikan Tenaka Kependidikan (LPTK)/Kampus, BKD, dan mitra pembangunan. Mereka diminta komitmennya untuk membentuk KPD dan serius menjalankan program-program percepatan pemenuhan guru profesional yang dibutuhkan sekolah.
Kepala BBGP Jawa Tengah, Darmadi mengatakan pembentukan KPD pada intinya mendukung pendidikan profesi guru (PPG) tetap kontinyu dan selalu tersedia. Seperti diketahui, PPG merupakan instrumen penting sertifikasi guru. Guru yang bersertifikasi dipastikan lebih sejahtera di bidang finansial. Sehingga, guru bersertifikasi lebih nyaman mengajar dan fokus ke kewajibannya. PPG juga bisa diakses calon guru yang masih belajar di bangku kuliah. Harapannya saat lulus nanti sudah memenuhi kriteria guru profesional bersertifikat.
Darmadi mengatakan, KPD mempertemukan penyedia PPG dengan mereka yang membutuhkannya.
“Forum ini pertama kali di Jawa Tengah. Meski, BBGP provinsi lain ada yang sudah memulai pembentukan KPD yang mewadahi temu penyedia PPG dengan instansi yang membutuhkannya,” kata Darmadi di sela rapat koordinasi pembentukan KPD di Solo, Rabu (4/9/2024).
Ia menjelaskan, KPD juga menjaga stok guru profesional cukup alias tidak over supply. Sebaliknya, jangan sampai pula terjadi stok kosong guru pengajar mata pelajaran tertentu. Darmadi menyontohkan, Yogyakarta sangat kekurangan guru mata pelajaran olahraga.
“Ini fungsinya KPD. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan supaya kebutuhan terpenuhi dan cukup. KPD paling tahu karena punya akses di kampus jurusan pendidilan guru, badan kepegawaian daerah, badan keuangan daerah dan pemegang kebijakan seperti bupati dan walikota,” katanya.
Ia mencatat 32.000 peserta PPG pada tahun ini masuk kategori percontohan. Mereka diimbau segera melapor ke dinas pendidikan terkait statusnya itu. Dari situlah guru profesional bersertifikat bisa disuplai ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Di forum ini diundang 323 peserta rakor. Agenda selama tiga hari, 3-5 September 2024 di Haris Hotel Solo ini dibuka dirinya. Kemudian dilanjutkan penyampaian kebijakan Kemendikud oleh Widyaiswara BBGP Jawa Tengah, Wiyono. Agenda di hari kedua diisi dengan materi penjelasan pembentukan KPD, penandatanganan Berita
Acara pembentukan tim KPD, dan perencanaan program KPD. Selain materi pokok, ada juga materi tambahan yaitu terbentuknya KPD yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pembentukan tim KPD, Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan RTL terkait KPD dan PNBP. (Abdul Alim)
