22 Mei 2026 09:05 GMT
Teliti Kinerja TPPS Entaskan Stunting, Antarkan Tia Hendi Raih Gelar Doktor Ilmu Sosial di Undip
Jatengpress.com, Semarang – Melakukan penelitian tentang kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Semarang, berhasil mengantarkan anggota Komisi E DPRD Jateng, Krisseptiana meraih gelar Doktor Ilmu Sosial, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip). Istri mantan walikota Semarang Hendrar Prihadi mempertahankan disertasi berjudul “Pengembangan Manajemen Penanganan Stunting di Kota Semarang (Studi tentang Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang) pada ujian tertutup/akhir doktor, di depan dewan penguji yang dipimpin Dekan FISIP Undip, DR Drs Teguh Yuwono MPol Admin, pada Rabu (6/5/2026) lalu. Selain Teguh Yuwono, dalam Dewan Penguji terdapat sejumlah pakar dari FISIP Undip antara lain Prof DR Yuwanto, Prof DR Budi Setiyono MPol Admin, dan DR Moch Adnan MA. Wanita yang akrab disapa Tia Hendi atau Mbak Tia ini tertarik mencermati penanganan stunting, karena dia melihat gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak balita sejak lahir akibat kekurangan gizi kronis, merupakan persoalan yang sangat penting, tidak hanya menjadi prioritas pemerintah, namun juga mendapat perhatian serius dari organisasi kesehatan dunia PBB, WHO. Stunting merupakan persoalan yang harus diperangi bersama secara terpadu. Terlebih di mata Tia, balita merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dikawal kondisi kesehatannya, sehingga bertumbuh kembang menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas dan bergizi. “Stunting bukan sekadar persoalan hari ini, tapi menyangkut kualitas generasi yang kelak memimpin bangsa. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi saya mengangkat tema tersebut dalam disertasi saya,” kata Tia, Rabu (20/5/2026). Selain itu, ia juga menyoroti adanya sejumlah anomali terkait stunting di Kota Semarang yang mendorongnya meneliti kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Semarang dari perspektif akademis. “Di samping itu ada anomali-anomali yang ada di Kota Semarang. Saya melihat bagaimana kinerja dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Semarang, bagaimana kinerjanya dilihat dari sisi teori. Harapannya muncul kesimpulan-kesimpulan dari disertasi saya mengenai kinerja TPPS,” ujar Tia. Pada penelitiannya, Mbak Tia mengangkat dinamika penanganan stunting oleh TPPS pada periode 2019–2023 yang menarik perhatiannya, dimana sempat terjadi tren penurunan, namun pada 2023 justru muncul kenaikan yang cukup signifikan, yakni sekitar 5 persen. Kondisi tersebut mendorongnya menyoroti kinerja TPPS, terutama untuk memahami faktor yang melatarbelakangi kembali meningkatnya prevalensi stunting. Tia mengungkapkan penelitiannya tidak berfokus pada aspek politik maupun figur pemimpin pada masa itu, namun pada efektivitas kinerja TPPS dalam upaya menurunkan angka stunting. Diakui Mbak Tia, kinerja TPPS begitu tangguh dalam berjuang dalam memernagi stunting, dari mulai temuan keberadaan balita stunting, sampai pengentasannya. Dia menilai dukungan pemerintah terhadap penanganan stunting cukup besar, baik melalui peningkatan anggaran TPPS maupun dukungan pembiayaan kesehatan. “Mereka begitu tangguh dalam berjuang mengentaskan balita dari stunting. Koordinasi mulai dari tingkat kota sampai ke kelurahan-kelurahan di dalam menemukan dan mengentaskan anak stunting cukup bagus dan solid,” kata Tia. Mbak Tia juga menjelaskan bahwa pembentukan TPPS di berbagai daerah baru diwajibkan pada 2022 melalui kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting. TPPS dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan. Meski demikian, dalam penelitiannya ia tetap membandingkan perkembangan angka stunting sejak 2019 hingga 2023 untuk melihat dinamika yang terjadi, baik sebelum maupun setelah kehadiran TPPS. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dikumpulkannya, Mbak Tia menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan TPPS. Salah satunya ialah banyaknya program penanganan stunting yang berjalan di Kota Semarang. Menurutnya, bertambahnya program merupakan hal positif karena menunjukkan tingginya perhatian terhadap isu stunting. Namun dari sudut pandang akademis, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan baru, yakni kebingungan dalam menentukan skala prioritas program. “Program penanganan stunting memang bertambah dan itu sebenarnya bagus. Tapi dari sisi akademisi, banyaknya program justru kadang membuat TPPS bingung menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Ada berbagai program dari Dinas Kesehatan dan lainnya, sehingga dalam hasil wawancara yang saya lakukan, ada TPPS yang belum sepenuhnya memahami seluruh program tersebut karena jumlahnya cukup banyak,” bebernya. Tak hanya itu, Mbak Tia juga mengungkap kendala lain yang dihadapi TPPS, yakni persoalan koordinasi dari tingkat kota hingga kelurahan. Ke depan, Tia mendorong adanya digitalisasi sistem pelaporan dan pemantauan stunting, agar data yang tersedia dapat diakses secara real-time. “Digitalisasi akan memudahkan TPPS maupun pemerintah daerah memantau perkembangan kondisi lapangan, tanpa harus menunggu rapat berkala. Seluruh laporan terkait stunting idealnya telah terintegrasi secara digital sehingga persoalan yang muncul bisa segera terdeteksi dan ditangani. Tapi itu memang tidak mudah karena kesiapan SDM juga harus diperhatikan. Perlu ada pendampingan agar TPPS memahami digitalisasi,” ujar Mbak Tia. (CIP)
