KARANGANYAR, JATENGPRESS.COM– PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Karanganyar (BDK) Perseroda menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar dalam penanganan hukum.
Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono mengungkapkan bahwa penandatangan nota kesepakatan MoU bersama dengan Kejaksaan Negeri karanganyar tersebut selain untuk peningkatan efektifitas penanganan permasalahan hukum yang ada di BDK, juga meningkatkan kepercayaan nasabah bermitra dengan BDK.
Penandatanganan tersebut juga dilakukan untuk pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), diluar Penegakan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara atau pemerintah kabupaten Karanganyar.
“Jadi kerjasama tersebut nantinya dari kejaksaan itu akan bisa memberikan pertimbangan hukum. karena kejaksaan merupakan jaksa pengacara negara (JPN) dimana nantinya dari kejaksaan bisa memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audit),” kata Haryono usai penandatanganan MoU di kantor Kejari Karanganyar, Kamis (24/10).
MoU itu secara resmi ditandatangani oleh Kepala Kejari Karanganyar Roberth Jimmy Lambila dan Direktur utama PT Bank Daerah Karanganyar (BDK) Dr.H. Haryono. Ia mengatakan kerjasama yang dijalin juga untuk meningkatkan kepercayaan nasabah bermitra dengan BDK.
Nantinya Kejaksaan selain dapat membantu memulihkan keuangan/kekayaan negara, juga akan bisa menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi, terutama terhadap sejumlah nasabah yang bermasalah.
“Ya bisa saja nanti kita minta bantuan dengan kejaksaan untuk bisa memanggil beberapa nasabah yang bermasalah, terutama nasabah – nasabah yang mengalami kredit macet,” tegasnya.
Sementara itu Kajari Karanganyar Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Datun Kejari Karanganyar Agus Rudiwawan, mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU tersebut tidak berbeda jauh dengan proses penandatanganan yang dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang ada di Kabupaten Karanganyar sebelumnya.
“Sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) tentunya kita juga memiliki tugas untuk membantu dalam permasalahan yang dialami oleh pemerintah daerah atau kabupaten, terutama dalam pendampingan terkait permasalahan hukum yang terjadi di BUMD atau PUD,yang notabenenya adalah perusahaan milik pemerintah setempat,” pungkasnya. (Abdul Alim)
