Jatengpress.com, Semarang – Di tengah kekhawatiran masyarakat soal ketersediaan elpiji, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan stok dalam kondisi sangat aman. Bahkan, jumlahnya mencapai enam kali lipat dari kebutuhan normal, sehingga warga diminta tidak panik apalagi melakukan pembelian berlebihan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa stok elpiji di wilayahnya per 7 April 2026 mencapai 14.833 metrik ton. Angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Wijaya Sarana Grasindo di Kabupaten Karanganyar, Rabu (8/4/2026), bersama Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto.
“Sudah kita lakukan pengecekan. Ketersediaan elpiji di Jawa Tengah sangat cukup, bahkan hampir enam kali lipat dari kondisi normal,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, dengan kondisi tersebut tidak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying atau tindakan melanggar hukum seperti penimbunan.
“Tidak perlu panik. Saya ulangi, stok kita aman dan sangat cukup,” tegasnya.
Untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng terus melakukan pengawasan, khususnya terhadap penyaluran elpiji subsidi 3 kilogram.
Gubernur menekankan, elpiji bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk rumah tangga kurang mampu, nelayan kecil, petani penggarap, serta pelaku usaha mikro.
“Jangan sampai elpiji 3 kg digunakan untuk usaha besar seperti laundry atau perusahaan. Itu akan kita tertibkan, termasuk praktik ilegal seperti penyuntikan dan penimbunan,” katanya.
Ia menyebut, distribusi elpiji di Jawa Tengah didukung oleh sekitar 54.235 pangkalan, atau sekitar 21 persen dari total nasional. Rata-rata, setiap desa atau kelurahan memiliki enam pangkalan elpiji 3 kg.
Pengawasan distribusi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar dinamika di lapangan dapat segera direspons dan dijelaskan kepada masyarakat. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp18.000, dengan pengecualian di wilayah tertentu.
Ahmad Luthfi memastikan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau ada yang menimbun atau melakukan praktik ilegal, akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Chrismianto, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan.
“Tidak ada pengurangan kuota. Kami hanya mengimbau penggunaan secara wajar dan efisien,” kata Fanda.
Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan praktik ilegal terkait distribusi elpiji di wilayahnya agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat berwenang. (*)
