Jatengpress.com, Kebumen – Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Rabu (8/10/2025). Rapat ini mengagendakan evaluasi progres kegiatan DPUPR Tahun Anggaran 2025 dan membahas rencana Rasionalisasi Anggaran Tahun 2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Noviandri Dwi Al Hadi, menyoroti capaian kinerja, kualitas pekerjaan, serta dampak pemangkasan anggaran terhadap program infrastruktur daerah, terutama yang menunjang ketahanan pangan.
Kepala Dinas PUPR Joni Hernawan melalui Sekretaris Dinas Tri Anggorowati antara lain melaporkan bahwa pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD murni TA 2025, 95% sudah selesai. Khusus di Bidang Bina Marga, terdapat 36 paket pekerjaan jalan, di mana 26 paket sudah selesai dan tinggal tanda tangan kontrak.
“Untuk anggaran perubahan, ditargetkan selesai dalam 72 hari, yaitu pada 19 Desember 2025,” lanjutnya.
Meskipun progres telah dicapai, Komisi D mengingatkan DPUPR untuk menjaga kualitas di tengah musim penghujan.
“Menjelang musim penghujan di daerah-daerah yang ada di pegunungan untuk diantisipasi dan penekanan-penekanan khusus bahwa cuaca menjadi kendala,” ujar Faiq Hasan, Wakil Ketua Komisi D. “Jangan sampai pekerjaan yang sudah dikerjakan hasilnya tidak maksimal karena cuaca.”
Untuk diketahui, DPUPR sudah menggunakan Mini Kompetisi dalam e-purchasing. Metode Mini-Kompetisi merupakan salah satu jenis metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik. Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.
Pembahasan Rencana Anggaran tahun 2026 juga menjadi fokus Komisi D. Terdapat rencana pengurangan anggaran sekitar Rp 47,448 Miliar. Sekretaris Komisi D Solichudin menyampaikan bahwa DPUPR harus mempedomani tema pembangunan RPJMD di tahun 2026 yang adalah infrastruktur untuk menunjang ketahanan pangan.
Senada, Wakil Ketua Komisi D Faiq Hasan juga menegaskan agar DPUPR mempertahankan pos-pos anggaran yang mendukung tema tersebut.
“Jika ada rasionalisasi maka harus pertahankan pos-pos yang menunjang ketahanan pangan, drainase dan irigasi,” kata Faiq Hasan. (*)
