Jatengpress.com, Semarang – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, masih terjadi gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan di Jawa Tengah. Inklusi keuangan berada pada angka 80 %, sedangkan literasi keuangan pada angka 60 %. Meskipun demikian, inklusi tetap harus didorong karena tuntutan transaksi era digitalisasi.
“Contohnya adalah waktu Soloraya Great Sale (SGS) yang memaksa UMKM menggunakan QRIS. Ada lima juta transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS, yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa menggunakan jasa keuangan,” kata Sekda saat memberikan sambutan pada Kick Off Bulan Inklusi Keuangan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pegembangan Ekonomi Daerah serta Pegukuhan Campaign Manager dan Campaign Collaborator Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/09/2025) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah.
Sebaliknya, literasi keuangan pada angka 60 % menjadi tantangan bagi pertumbuhan keuangan di Jawa Tengah. Menurut Sekda, masih banyak orang yang takut masuk ke bank, karena khawatir akan mengalami kesulitan, takut, dan sebagainya. Di sisi lain, fasilitas melalui pinjaman online sangat mudah diakses, hanya dari dalam ruangan.
“Tantangan literasi dan inklusi ini menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana mempermudah akses pendanaan, sekaligus mendorong literasi keuangan di Jawa Tengah,” tegas Sekda.
Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam paparannya mengatakan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan Jateng sebesar 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan masyarakat Jateng, lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk/layanan tersebut.
“Literasi keuangan merupakan pondasi untuk mencapai merdeka finansial,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, OJK mendukung program ketahanan pangan Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin dengan menyasar inklusi dan literasi keuangan pada komoditas rajungan atau kepiting laut di Kabupaten Jepara dan Demak yang memiliki potensi ekspor cukup besar.
Literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah, kata Hidayat, dilaksanakan melalui penunjukan campaign manager dan collaborator yang lebih maksimal oleh industri jasa keuangan.
Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, OJK juga sudah memiliki tiga orang duta literasi melalui Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. (*)
