Jatengpress.com, Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah didorong untuk “ngeroyok bareng” mengatasi persoalan pemukiman, baik dalam menuntaskan rumah tidak layak huni maupun angka backlog (jumlah rumah tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan).
“Program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat tidak hanya akan mengatasi backlog, tetapi mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi. Kami yakin dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektoral mimpi rumah layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia benar-benar menjadi kenyataan,” kata Wagub saat menyampaikan sambutan pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2025 di Lantai 10 Gedung Merah Putih, Kamis (31/07/2025).
Wagub menyampaikan bila pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungannya terhadap lahirnya dua Permen tersebut. Dijelaskan, Permen PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memuat kebijakan konkret seperti subsidi bunga KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta integrasi dengan BP Tapera dan bank pelaksana.
Sedangkan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 menekankan bantuan fisik seperti penyediaan rumah swadaya, rumah susun, dan rumah khusus bagi kelompok rentan, termasuk kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum.
“Jawa Tengah sangat berkepentingan dengan percepatan realisasi program ini,” tegas Wagub.
Dikatakan, pada akhir tahun 2024, angka backlog di Jawa Tengah masih tinggi khususnya masyarakat miskin, yakni sebesar 1.132.968 unit. Dari angka tersebut, 1.022.113 merupakan baclog kelayakan (rumah tidak layak huni), dan 310.855 merupakan backlog kepemilikan.
Pada tahun 2025, kata Wagub, Pemprov Jateng mengalokasikan penanganan 17.510 unit rumah yang terdiri dari 17.000 unit melalui bantuan keuangan dari pemerintah desa untuk penanganan rumah tidak layak huni, dan 510 unit melalui mekanisme bansos untuk penanganan relokasi, pasca bencana, dan backlog lainnya.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah dalam sambutannya sebagai keynote speech mengatakan, angka backlog masih menjadi PR besar pemerintah yang menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo. Angka backlog di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga. Sedangkan 26 juta unit rumah masih tidak layak huni.
Kementrian PKP saat ini bertugas untuk mengawal program 3 juta rumah, yang terdiri dari 1 juta unit di kawasan perkotaan, 1 juta unit di kawasan pedesaan dan 1 juta unit di daerah pesisir.
Menurutnya, ada tiga hal pokok dalam penyediaan perumahan bagi rakyat, yakni, penyediaan dana murah dan jangka panjang, bantuan subsidi uang muka, serta bantuan lainnya.
“Kami mengajak stakeholder untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta menyelesaikan PR backlog dalam hal penyediaan dan kebutuhan tempat tinggal,” urainya.
Sosialisasi dan Bimtek dihadiri oleh perwakilan pemda dari Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Acara berlangsung selama dua hari, 31 Juli – 1 Agustus 2025. (*)
