Jatengpress.com, Magelang – Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen dengan mematok target, Jawa Tengah sudah harus swasembada pangan pada tahun 2026.
Menurut dia, potensi Jawa Tengah terkait swasembada pangan, cukup dan surplus. Jatah dari Pemerintah Pusat di Jawa Tengah 11 juta ton bisa dipenuhi. Dari lahan pertanian 731.000 hektare saat ini telah menghasilkan 4,9 juta ton.
“Sehingga dalam waktu empat bulan ke depan kita sanggup untuk memenuhi target nasional,” ujar Ahmad Luthfi, usai memimpin musrenbang 2025 se Kedu di Pendopo drh Soepardi Kota Mungkid, Setkab Magelang, Senin (28/04/2025).
Pada 2024 lalu, kata gubernur, Jawa Tengah telah menghasilkan 8,8 juta ton dari luas lahan 1,5 juta hektare. Luthfi menambahkan, swasembada pangan itu untuk kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
“Karena sehebat apapun wilayah yang paling utama adalah kedaulatan pangan, kita sanggup dan mampu,” ujar Ahmad Luthfi.
Musrenbangwil 2025 ini, lanjut Luthfi, membahas tentang infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan. Sementara tahun 2026 mendatang sudah swasembada pangan yang selaras dengan program pemerintah pusat.
“Setelah musrenbangwil tingkat Karesidenan, akan dilanjutkan ke tingkat provinsi dan kementerian terkait,” kata Ahmad Luthfi.
Musrenbangwil se Kedu ini juga diikuti Wali Kota Magelang, Bupati Purworejo, Bupati Kebumen, Bupati Wonodobo, Wakil Bupati Temanggund dan Bupati Magelang.
Sementara itu, Bupati Grengseng Pamuji menyatakan siap mendukung keberhasilan program pengumpul pangan Pemprov Jawa Tengah.
Grengseng mengatakan, Sapta Cipta pada cipta keempat berimpelentasi pada pembangunan kawasan lumbung pangan, pertanian, peternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
Kabupaten Magelang salah satu sektor unggulannya adalah pertanian. 75,19 persen lahan berupa lahan pertanian, dan 33,79 persen penduduk usia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian.
Dari sisi produksi padi tercatat 160.695 Ton-GKG pada lahan luas panen 31.382 hektare, yang cukup menonjol adalah padi organik, dengan luas lahan 2.119 hektare di Kecamatan Sawangan, Grabag, Bandongan, Salaman, dan Tempuran.
“Mengingat arah kebijakan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional, kami sampaikan indikator penumpu pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2024 sebesar 79,71 dan target tahun 2026 sebesar 80,74.”
“Indikator berikutnya adalah Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/prevalence of undernourishment (PoU), yang mana capaian Kabupaten Magelang tahun 2024 sebesar 11,24 dan target tahun 2026 sebesar 10,52,” paparnya.
Terkait pertanian sebagai salah satu sektor unggulan, Kabupaten Magelang sekaligus mendukung Jawa Tengah sebagai penumpu pangan mengusulkan 5 prioritas bantuan keuangan bagi Kabupaten Magelang. Di antaranya, rehabilitasi jaringan Irigasi pada beberapa wilayah lumbung pangannya Kabupaten Magelang, yaitu Grabag, Sawangan, Dukun, Secang, dan Candimulyo.
Pada lokasi daerah irigasi tersebut terdapat banyak kerusakan saluran maupun bangunan pelengkap irigasi dan penahan tanggul yang kritis.
Kemudian pembangunan jembatan Kali Elo di ruas jalan Bumirejo-Paremono. Jembatan ini berada pada jalur pendukung Food Production pertanian padi, lombok dan lain-lain. Jalur ini juga merupakan pendukung konektivitas perekonomian antar Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Mungkid.
Grengseng Pamuji juga menyampaikan bahwa, Kabupaten Magelang masih memiliki permasalahan di bidang pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Magelang tahun 2024 sebesar 7,83. Angka ini lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah (yaitu sebesar 8,02) dan Nasional (sebesar 8,85).
Prosentase penduduk yang tamat SMA sederajat di Kabupaten Magelang juga masih rendah, tercatat tahun 2024 sebesar 24,85 persen. Dilihat dari data jumlah penduduk usia SMP sederajat yang akan menjadi siswa SMA/SMK di Kabupaten Magelang sebenarnya cukup tinggi, yaitu 63.225 anak.
Namun jumlah SMA/SMK/MA Negeri yang ada di Kabupaten Magelang masih terbatas dan persebarannya belum merata di semua wilayah kecamatan.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan pembangunan sekolah SMA/SMK Negeri di Kecamatan Srumbung, Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Sawangan dengan pertimbangan kondisi geografis bergunung-gunung dan akses transportasi kurang terjangkau,” usulnya. (TB)
