Jatengpress.com,Purworejo– Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan dalam daerah (wasda) terhadap empat lumbung pangan milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah Purworejo, Jawa Tengah, Senin (12/01/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan, kondisi fisik, serta efektivitas pengelolaan lumbung pangan yang dibangun melalui dukungan anggaran pemerintah.
Wasda dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Awan Yoga Kurniawan, dan diikuti seluruh anggota Komisi II. Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo, Bagas Adi Karyanto, beserta jajaran.
Empat lumbung pangan yang menjadi sasaran pengawasan yakni Lumbung Pangan Gapoktan Desa Semawung (Kecamatan Purworejo), Gapoktan Desa Singkil Wetan (Kecamatan Ngombol), Gapoktan Desa Tegalaren (Kecamatan Purwodadi), serta Gapoktan Desa Keburuhan (Kecamatan Ngombol).
Awan Yoga Kurniawan menjelaskan, wasda dilakukan sekaligus untuk memantau perkembangan lumbung pangan yang menerima bantuan anggaran pada tahun berbeda, mulai 2021, 2022, hingga 2024.
“Kami ingin melihat secara langsung perbandingan progres dan kesiapan pengelolaan lumbung pangan berdasarkan tahun penerimaan anggaran. Dari situ terlihat jelas perbedaan perkembangannya,” ujar Awan.
Hasil kunjungan menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan lumbung pangan masih bervariasi. Sejumlah gapoktan dinilai telah mampu mengelola lumbung secara optimal, namun sebagian lainnya masih memerlukan pembenahan, terutama dari sisi manajemen dan kesiapan sumber daya manusia.
“Ada yang sudah berjalan baik, tetapi ada pula yang belum maksimal. Umumnya karena embrio kelompok tani masih lemah dan pengelolanya belum sepenuhnya siap,” jelasnya.
Awan menegaskan, temuan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DKPP agar lebih selektif dalam menetapkan kelompok penerima bantuan lumbung pangan ke depan.
“Penerima bantuan harus benar-benar teridentifikasi, memiliki kapasitas mengelola rice mill unit, serta mampu menguasai pemasaran. Jangan sampai lumbung pangan mangkrak, karena itu sangat disayangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Purworejo Sutardi menilai gapoktan penerima bantuan lumbung pangan tahun 2025 di Desa Singkil Wetan dan Desa Tegalaren menunjukkan semangat dan kesiapan yang cukup baik.
“Kelompoknya terlihat antusias. Harapannya, saat panen padi, hasilnya tidak langsung dijual keluar, tetapi bisa dikelola terlebih dahulu melalui lumbung pangan,” katanya.
Menurut Sutardi, keberadaan lumbung pangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Gapoktan tidak hanya menampung gabah, tetapi juga mengolahnya menjadi beras hingga memasarkan produk dalam kemasan yang lebih rapi dan bernilai ekonomi.
“Selama ini banyak gabah dari wilayah Ngombol langsung keluar daerah. Dengan lumbung pangan, yang keluar diharapkan sudah berupa beras kemasan, bukan lagi gabah mentah,” pungkasnya. (AYG)
