Jatengpress.com,Brebes – Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah bakal mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat pada 2026. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 30 ribu RTLH di Jawa Tengah ditargetkan dibedah menggunakan dana APBN, naik tajam dibanding realisasi tahun 2025 yang hanya 7.532 unit.
Peluncuran BSPS Jawa Tengah 2026 dilakukan di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026), oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Program ini menjadi bagian dari percepatan target nasional pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar Sirait mengatakan, lonjakan target BSPS di Jawa Tengah menunjukkan percepatan nyata program perumahan rakyat.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit. Ini membuktikan program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” kata Maruarar.
Menurutnya, pemerintah juga memperluas jangkauan BSPS secara nasional. Jika sebelumnya masih ada ratusan kabupaten/kota yang belum memperoleh alokasi program, pada 2026 seluruh daerah di Indonesia dipastikan mendapatkan bantuan.
“Tahun lalu ada 222 kabupaten/kota yang tidak dapat. Tahun ini semua kabupaten/kota di Indonesia, lebih dari 500 daerah, mendapatkan program ini,” ujarnya.
Selain BSPS, pemerintah pusat juga mendorong akses pembiayaan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman berbunga rendah untuk renovasi rumah maupun pengembangan usaha.
“Dari sisi demand, bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan. Ini program nyata Presiden Prabowo supaya rakyat bisa keluar dari jeratan rentenir,” ucap Maruarar.
Ia juga meminta pelaksanaan program bedah rumah mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah sebagai pemasok material bangunan.
“Barang-barang yang dibeli, seperti bata dan genteng, usahakan dari Jawa Tengah supaya ekonomi rakyat bergerak,” katanya.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan RTLH di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk menekan angka kemiskinan, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Kami mengucapkan terima kasih, ada Pak Ara yang telah memberikan bantuan terkait bedah rumah. Ini akan sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, penanganan RTLH harus terus diperkuat agar masyarakat miskin memiliki hunian layak dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan.
“Ini penting terutama untuk desil 1, desil 2, desil 3, maupun desil 4, agar mereka tidak kembali miskin. Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, penanganan RTLH bisa semakin cepat,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jawa Tengah, backlog RTLH desil 1-4 di Jateng masih mencapai 1.051.656 unit. Karena itu, percepatan bedah rumah dilakukan melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, mulai APBN, APBD Provinsi, hingga CSR dan Baznas.
Selain 30 ribu unit BSPS dari APBN, Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan penanganan 5 ribu RTLH melalui APBD Provinsi pada 2026. Dukungan lain berasal dari CSR dan Baznas sebanyak 1.550 unit, terdiri atas Baznas 750 unit, Djarum 500 unit, dan Bank Jateng 300 unit.
Dengan demikian, total target penanganan RTLH di Jawa Tengah pada 2026 mencapai 36.550 unit.
Khusus Kabupaten Brebes, target penanganan RTLH tahun 2026 mencapai 514 unit. Rinciannya, 215 unit dari APBN melalui BSPS, 249 unit dari APBD Provinsi, serta 50 unit dari CSR dan Baznas.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyatakan dukungannya terhadap program BSPS sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hunian layak masyarakat.
“Kami dari Komisi V sangat mendukung program-program yang menjadi visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami juga mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemenuhan renovasi dan pembangunan tiga juta rumah, salah satunya melalui BSPS ini,” katanya.
Menurut Danang, program bedah rumah juga berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan toko bangunan lokal di sekitar penerima manfaat.
“Ke depan, untuk 2027 dan selanjutnya, program bedah rumah ini bisa ditingkatkan lagi sehingga semuanya bisa terjangkau. Program ini juga bisa mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujarnya.
Program BSPS sendiri diberikan dalam bentuk stimulan material bangunan dan dukungan upah tenaga kerja. Salah satu penerima bantuan, Nunung, mengaku bersyukur rumahnya yang selama ini bocor akhirnya bisa diperbaiki.
“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah rencana renovasi tapi uangnya gak cukup. Jadi terima kasih atas bantuan ini,” katanya.
Adapun penerima BSPS diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan serupa, serta memiliki legalitas tanah atau rumah yang jelas. (*)
