Jatengpress.com, Purbalingga – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jum’at (30/1/2026). Kunjungan tersebut didampingi Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Sebelum meninjau lapangan, Gubernur memimpin Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Posko Tanggap Darurat Balai Desa Serang. Selanjutnya, rombongan meninjau sejumlah titik kritis di Dusun Gunungmalang dan Dukuh Kaliurip, Desa Serang, serta menyapa para pengungsi yang sebagian besar berasal dari Dukuh Kaliurip di Villa Serang.
“Hari ini saya pastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar paripurna,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi.
916 Jiwa Mengungsi, 120 Rumah Warga Terdampak
Berdasarkan Situational Report (Sitrep) Purbalingga per 29 Januari 2026, bencana banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan 916 jiwa mengungsi di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, dengan rincian: Villa Serang: 177 jiwa, Sambas: 204 jiwa, Tersebar di rumah warga: 535 jiwa. Sedangkan di Desa Sangkanayu total 129 Jiwa, tersebar di Sangkanayu Hills 51 jiwa dan tersebar di rumah warga sebanyak 78 jiwa.
Sementara itu, total 120 rumah/bangunan warga terdampak di tiga desa, dengan klasifikasi kerusakan sebagai berikut: Rusak berat: 33 unit, Rusak sedang: 28 unit, Rusak ringan: 59 unit. Kerusakan tersebut tersebar di: Desa Serang, Desa Kutabawa di Kecamatan Karangreja serta Desa Sangkanayu di Kecamatan Mrebet.
Selain permukiman, bencana juga merusak infrastruktur vital, tercatat 8 jembatan terdampak, sebagian di antaranya putus dan saat ini masih ditangani dengan jembatan darurat, serta berdampak pada ratusan hektare lahan pertanian warga yang tertimbun material longsor dan banjir.
Huntara–Huntap dan Relokasi Jadi Fokus Lanjutan
Setelah kebutuhan logistik dasar dinilai relatif terpenuhi, Gubernur menegaskan bahwa penanganan bencana harus berlanjut pada pemulihan jangka menengah dan panjang, melalui penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang akan direlokasi dari zona rawan.
“Penanganan bencana tidak cukup dengan dapur umum dan bantuan. Ke depan, masyarakat harus bisa kembali eksis dan hidup layak pascabencana. Karena itu diperlukan data by name by address yang akurat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen melakukan revitalisasi jembatan-jembatan yang rusak, baik melalui APBD Provinsi Jawa Tengah maupun sinergi dengan kementerian terkait serta TNI–Polri.
Pemkab Purbalingga Siapkan Lahan Relokasi
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur yang sejak hari pertama telah mengerahkan BPBD Provinsi Jawa Tengah beserta OPD terkait dalam penanganan bencana.
“Kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat. Lahan untuk Huntara dan Huntap sedang dicarikan, dan kebutuhan luasannya tengah kami hitung,” jelas Bupati.
Ia menambahkan, kebutuhan logistik masyarakat sebagian besar telah terpenuhi melalui Pemkab dan para donatur. Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih menjadi perhatian bersama, antara lain pembangunan jembatan permanen, penyediaan instalasi air bersih permanen, pembersihan lingkungan, serta penataan dan relokasi lahan bagi warga terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Pemprov Jawa Tengah menyalurkan bantuan total senilai Rp 689 juta, terdiri dari: Rp 289 juta bantuan logistik makanan dan nonmakanan, obat-obatan, tas dan seragam sekolah, serta permainan anak; Rp 400 juta dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Tengah; Bantuan tambahan dari Korpri Jawa Tengah.(*)
