KARANGANYAR, Jatengpress.com — Upaya mendorong pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan daerah terus dilakukan. Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menggelar sosialisasi pendidikan pembangunan daerah berkelanjutan kepada para guru di Tamansari, Karanganyar, Kamis (12/3), bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam kegiatan tersebut, Juliyatmono menyampaikan pentingnya menyosialisasikan hasil-hasil riset kepada masyarakat, khususnya kalangan pendidik. Menurutnya, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BRIN perlu diketahui dan dimanfaatkan agar dapat mendukung pembangunan di daerah.
“Ini merupakan sosialisasi hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh BRIN. Kami bermitra untuk menyampaikan kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan hasil riset dalam berbagai bidang,” ujarnya.
Ia menambahkan, tema pendidikan berkelanjutan menjadi hal penting dalam pembangunan daerah. Pendidikan dinilai sebagai faktor utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas serta mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, generasi muda yang menempuh pendidikan di berbagai daerah diharapkan memiliki semangat untuk kembali dan membangun daerah asalnya.
“Harapannya generasi yang belajar di luar daerah bisa kembali ke daerahnya dengan bangga untuk membangun wilayahnya. Dengan begitu, sumber daya manusia akan terus tumbuh dan pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan,” katanya.
Juliyatmono juga menyinggung pentingnya kualitas pendidikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan berkembang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menanggapi pertanyaan peserta mengenai kebijakan pemberian reward bagi siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Juliyatmono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sebelumnya pernah diterapkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Karanganyar.
“Saat saya menjadi bupati, ada bonus prestasi bagi anak-anak yang diterima di perguruan tinggi. Ukurannya menggunakan PTN sebagai salah satu indikator seleksi,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan pemberian penghargaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing.
Sementara itu, untuk program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat saat ini tersedia melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Program dari pemerintah pusat ada PIP dan KIP untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kalau reward prestasi itu kebijakan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Abdul Alim)
