Jatengpress.com, KARANGANYAR— Pemerintah Kabupaten Karanganyar memulai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Hotel Tamansari Karanganyar, Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran berkelanjutan dari visi dan misi kepala daerah yang disusun secara bertahap, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten.
Ia menegaskan, salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah kesiapan Karanganyar dalam menghadapi bonus demografi periode 2025–2035. Menurutnya, peluang tersebut harus diimbangi dengan investasi yang tepat, khususnya pada penguatan sumber daya manusia.
“RKPD ini menjadi arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Visi dan misi Pak Bupati terus kita tajamkan melalui proses berjenjang. Fokus pentingnya adalah bagaimana daerah ini siap menyambut bonus demografi dengan perencanaan yang matang,” ujar Adhe.
Lebih lanjut, Adhe menekankan bahwa pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada aspek fisik. Pemerintah juga memberi perhatian serius pada isu-isu sosial seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta akurasi data sasaran program.
“Pembangunan tidak hanya yang terlihat. Yang tidak kasatmata seperti validitas data kemiskinan justru sangat menentukan keberhasilan intervensi pemerintah. Data harus benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi dengan camat dan kepala desa terus diperkuat, terutama dalam proses pendataan di lapangan. Adhe juga mengapresiasi peran para petugas pendata yang tetap bekerja optimal meskipun dengan keterbatasan insentif.
“Kita sadar insentif belum maksimal, tetapi kita upayakan apresiasi melalui kebersamaan dan diskusi bersama, agar bisa menyiapkan solusi untuk 2026 sekaligus fondasi 2027,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Adhe memastikan pembangunan tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Infrastruktur tetap menjadi perhatian. Jalan rusak tidak bisa dibiarkan karena berdampak luas. Ini menjadi komitmen Pak Bupati agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Pujiyanto, mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan, terutama akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pada 2026 terdapat penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sekitar Rp370 miliar. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya.
Pujiyanto menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp317 miliar, meningkat sekitar Rp2,24 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam perencanaan anggaran 2027.
“Proyeksi belanja transfer dari pusat pada 2027 masih di kisaran Rp1,3 triliun. Karena itu, kebijakan belanja daerah ke depan perlu disesuaikan agar tetap efektif dan sejalan dengan kemampuan fiskal,” pungkasnya. (Abdul Alim)
