Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) Protes Pembatasan Kunjungan Wisatawan Naik Candi Borobudur

Borobudur, Jatengpress.com– Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB) minta, kebijakan mengenai pembatasan pengunjung naik Candi Borobudur agar ditinjau kembali.

Agusta, perwakilan Forum Masyarakat Borobudur Bangkit (FMBB), menilai pembatasan jumlah wisatawan 1.200 orang per hari naik ke candi berimbas terhadap menurunnya penghasilan masyarakat sekitar Candi Borobudur. 

“Kita pengin adanya itu (Pembatasan), dibalikkan normal seperti dulu biar roda perekonomian masyarakat di kawasan Borobudur bisa berputar,” terangnya Sabtu (25/01). 

Terkait itu, FMBB menggelar aksi damai dengan memasang spanduk di 12 titik di kawasan Candi Borobudur. Spanduk-spanduk itu bertuliskan tentang aspirasi mereka.

Antara lain, ‘menolak pembatasan pengunjung 1.200 orang per hari ke Candi Borobudur’. Atau ‘mendukung revisi Perpres 101 TH 2024 tentang tata kelola kompleks Candi Borobudur’. 

Menurut Agus, Perpres 101 Tahun 2024 perlu revisi. Karena masyarakat sekitar Borobudur ingin pemerintah memahami berbagau permasalahan awal yang ada di kawasan Borobudur. 

“Kita ingin Borobudur itu milik bersama. Bukan milik single majority seperti pengelola saat ini. Keberadaan Candi Borobudur adalah suatu hal milik bersama untuk kemakmuran warga Borobudur dan Indonesia,” tuturnya. 

Kalau pembatasan jumlah pengunjung naik candi karena untuk melindungi bangunan warisan dinasti Wangsa Syailendra, menurut dua, dalih itu tidak relevan.

“Borobudur dibangun sudah berabad-abad lalu,  kekuatan strukturnya sudah teruji. Jadi perlu kita kaji dan teliti bersama secara fair karena kita lihat kalau ada penurunan itu seberapa dan efeknya akan seperti apa,” jelasnya.

Direktur Taman Wisata Borobudur (TWB) Mardijono Nugroho mengatakan, terkait pemasangan spanduk itu perlu dilakukan diskusi antara masyarakat dan pemangku kebijakan apa yang menjadi harapan mereka. 

“Dialog yang lebih baik. Nanti dialog dengan pengambil kebijakan, mungkin ada hal yang baru, proses dievaluasi, koordinasi,” tuturnya, kepada awak media. (*)