Jatengpress.com, Mageang – Kabupaten Magelang menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang siap mendirikan Sekolah Rakyat.
Tiga daerah lain adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, dan Kota Surakarta. Keempat daerah tersebut ditargetkan membuka Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang, Slamet Ahmad Husein, menyebut ada beberapa lokasi yang layak dijadikan Sekolah Rakyat.
“Ada beberapa gedung sekolah yang tidak lagi digunakan (untuk kegiatan belajar mengajar) karena (kebijakan) regrouping (panggabungan),” kata dia, Jumat (14/03).
Namun, Husein belum berani menyebut lokasi gedung sekolah dimaksud ada di wilayah mana saja. Alasannya, masih menunggu persetujuan bupati.
“Sedang kami inventarisir, nanti kalau sudah siap datanya baru akan kami laporkan kepada Pak Bupati,” imbuh Husein.
Rencana pendirian Sekolah Rakyat, lanjut Husein, sudah 2 kali dirapatkan denga Kementerian Sosial.
Dalam rapat pertama, Rabu (12/03), Husein mendampingi Bupati Grengseng Pamuji mengikuti rapat koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Gubernuran, Semarang.
Rakor kedua dilaksanakan secara virtual Jumat (14/03). “Tadi kami ikuti rakor bersama Pak Sekda dan Kepala Dinas Sosial,” sebutnya.
Pendirian Sekolah Rakyat merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo Subiyanto yang dialokasikan untuk menampung anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin ekstrem.
Pendirian Sekolah Rakyat terkandung maksud untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Target sasarannya, agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah.
Sekolah Rakyat tersebut memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah
Menteri Sosial menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam rencana awal ini, tiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin. (TB)
