Jatengpress.com, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan Program Rumah Rakyat dan Aplikasi Super Apps Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, Kamis 30 Oktober 2025.
Sebelumnya, Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang juga sudah diluncurkan sebagai Rumah Rakyat. Kini, rumah rakyat ditambah lagi di tiga daerah, yakni di eks kantor Bakorwil Pati, Surakarta, dan Banyumas.
Peluncuran dilakukan bersamaan dengan kegiatan “Gubernur Menyapa” yang digelar serentak di tiga eks Bakorwil Surakarta, Pati, dan Banyumas, yang mengikuti secara daring.
Gubernur mengatakan, masyarakat bisa datang langsung menyampaikan aduan ke rumah rakyat tanpa harus jauh-jauh ke Semarang.
“Kantor gubernur itu di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang. Silakan datang bagi masyarakat sekitar Semarang. Tapi kalau yang di Solo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, silakan ke Bakorwil sini. Mengadu apa saja boleh,” katanya.
Ahmad Luthfi menjelaskan, Rumah Rakyat dan aplikasi JNN menjadi wujud nyata keterbukaan pemerintah. Setiap Bakorwil kini difungsikan sebagai pusat pengaduan masyarakat 1×24 jam, di mana setiap laporan wajib ditindaklanjuti.
“Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita. Aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dalam 24 jam,” tegasnya.
Program ini dirancang agar masyarakat di seluruh Jawa Tengah bisa mengakses layanan publik secara cepat dan terintegrasi.
Selain itu, Pemprov juga meluncurkan Aplikasi Super Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), yakni sistem digital terintegrasi yang memuat kanal pengaduan, informasi publik, dan panggilan darurat 24 jam.
Melalui aplikasi ini, warga bisa memantau status laporan, berinteraksi dengan petugas, serta mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.
Sejak dioperasikan Mei-Oktober 2025, sistem JNN telah mencatat lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan sudah terselesaikan.
Gubernur menegaskan, semangat “Ngopeni–Nglakoni” harus menjadi budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.
“Pelayanan publik itu bukan cuma administrasi, tapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” ujar Luthfi.
Ia juga meminta seluruh aparatur menjaga keterbukaan informasi, agar masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan.
“Sekarang ini semua harus terbuka. Masyarakat bisa ngecek langsung baik anggaran maupun program. Karena birokrasi kita itu dari masyarakat, untuk masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Program Rumah Rakyat dan JNN dikembangkan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra strategis peningkatan pelayanan publik.
“Silakan datang. Rumah kalian yang di Solo ada di Bakorwil Surakarta, yang di Pati ada di Bakorwil Pati, yang di Cilacap dan sekitarnya di Banyumas. Pemerintah siap melayani kapan saja,” pungkasnya. (*)
