Jatengpress.com, Sragen – Program Kecamatan Berdaya diharuskan bukan sekadar sebagai pencanangan semata, tetapi benar-benar berjalan sebagai simpul pemerataan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Pencanangan Kecamatan Berdaya Serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu, 30 Oktober 2025.
“Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki 8.573 desa dan 537 kecamatan dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa, sehingga rentang kendali antara pemerintah provinsi hingga desa sangat jauh.
Kecamatan harus menjadi simpul kepanjangan tangan Pemda dan Pemprov untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan dan kesempatan yang sama.
“Gunakan (program) Kecamatan Berdaya sebagai simpul Pemda maupun Pemprov. Tidak boleh ada masyarakat yang tidak berdaya,” ujar Ahmad Luthfi.
Gubernur menjelaskan, Kecamatan Berdaya dirancang agar program pemberdayaan menjangkau semua kalangan: pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Para camat diminta menjadi motor penggerak anak muda dan petani milenial.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar menjadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan, supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” katanya.
Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Ia meminta Disnaker dan perusahaan daerah (BUMD) membuka kesempatan kerja minimal 1-2 persen bagi penyandang disabilitas.
Sementara perempuan perlu diberikan pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Luthfi menegaskan, ujung dari seluruh program Kecamatan Berdaya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas, kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tuturnya.
Untuk memastikan efektivitas, Gubernur meminta agar seluruh program Kecamatan Berdaya dievaluasi secara berkala dan dilaporkan melalui dasbor digital khusus di ruang kerjanya.
“Saya minta dibuat dasbor di ruangan saya, untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Ahmad Luthfi berharap semangat kolaborasi terus terjaga antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan masyarakat agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam laporannya menuturkan, hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya.
Total 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan beberapa kabupaten/kota yaitu Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Lebih rinci, 23 kabupaten/kota di antaranya sudah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota bahkan telah menetapkan SK Tim Kecamatan Berdaya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran Tahun 2025. (*)
