Jatengpress.com Magelang – Pemerintah Kota Magelang menggelar sharing session bertema “Indeks Perkembangan Harga (IPH) dalam Pengendalian Inflasi”, di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kota Magelang, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pusat Statistik (BPS) BPS Kota Magelang, serta TPID dan Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jateng secara daring.
Forum menghadirkan narasumber dari BPS RI bertujuan memperkuat pemahaman tentang peran IPH sebagai alat deteksi dini (early warning system) untuk menjaga stabilitas harga dan menekan potensi inflasi di daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bolla, menegaskan pengendalian inflasi merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Inflasi yang terkendali akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya itu, IPH memiliki peran yang sangat strategis,” ujarnya.
Menurut Yonas, IPH mampu menggambarkan pergerakan harga harian atau mingguan di pasar tradisional. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mendeteksi potensi tekanan inflasi lebih awal sebelum rilis resmi data inflasi bulanan oleh BPS.
“IPH menjadi alat deteksi dini yang membantu TPID merespons secara cepat dan tepat,” tambahnya.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS RI, Tommy Hardiyanto, menjelaskan BPS berperan memastikan metodologi dan penghitungan IPH dilakukan secara tepat. Ia menekankan pentingnya kualitas dan konsistensi data harga sebagai dasar akurasi perhitungan.
“IPH pada dasarnya dipengaruhi oleh perubahan harga di pasar. Karena itu, TPID perlu memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sebanding (apple to apple) dan berkualitas,” jelasnya.
Tommy menyebut contoh, jika minggu ini dicatat harga beras IR64 dan minggu berikutnya beras Rojolele, maka hasilnya tsk bisa dibandingkan karena berbeda kualitas. Ia juga menyarankan agar pemantauan harga tidak bergantung pada satu merek saja.
“Kuncinya adalah memperoleh data harga yang valid agar IPH benar-benar mencerminkan kondisi riil di daerah,” pungkasnya.
Pihaknya berharap penguatan kapasitas TPID dan peningkatan kualitas data harga dapat memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem pemantauan harga yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pasar. (TB)
