Jatengpress.com, Semarang – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan, tanggung jawab integritas pegawai pemerintah provinsi Jawa Tengah berada di pundaknya. Integritas harus dibangun dari atasan bukan dari bawahan. Integritas yang baik akan mampu menahan gempuran korupsi.
Hal itu disampaikan Sekda saat memberikan arahan pada acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi Bagi Pemerintah Daerah, Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Perpaksinas Provinsi Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis (21/08/2025).
“Teori gampang diomongkan, sosialisasi juga gampang dilakukan. Yang paling berat adalah pada saat dihadapkan pada kesempatan dan peluang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, itulah pentingnya selalu mengingatkan dan membangun integritas, yaitu untuk menghadapi gempuran peluang terjadinya korupsi,” tegas Sekda.
Sekda mengakui apabila tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan sendirian. Tugas itu harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Salah satu dukungan dalam penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi, kata Sekda, dilakukan oleh Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah (KOMPAK API). Komunitas tersebut aktif dalam melakukan penyuluhan anti korupsi dan membentuk forum yang melaksanakan sosialisasi dalam penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi di semua lini.
Dikatakan Sekda, komunitas serupa harus diperbanyak lagi, karena Provinsi Jawa Tengah memiliki jangkauan yang luas. Sehingga, diperlukan upaya yang masif di semua lini, baik sekolah, pemerintah kabupaten/kota, maupun desa.
“Harus dibangun semua. Budaya anti korupsi tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga dapat melibatkan swasta kalau mereka menjadi penyedia,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Sugiarto mengatakan, dipilihnya Jawa Tengah sebagai lokasi sosialisasi adalah karena raihan dalam memperoleh skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tinggi di tahun 2024. Jawa Tengah meraih skor tertinggi untuk tipe provinsi besar, yakni 79,5. Skor tersebut sekaligus melampaui indeks integritas nasional 2024 yang meraih skor 71,53.
Sugi, sapaan akrabnya mengingatkan, dalam menjaga integritas dan korupsi, mencegah lebih baik dari mengobati. Jawa Tengah memiliki SPI yang tinggi, dan harapannya, dapat teraktualisasi dalam kehidupan pemerintahannya.
“Integritas dinilai dari kepalanya. Ikan busuk dari kepalanya. Dengan kita hadir masing-masing kita sebagai teladan kepada sekitar kita,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (PERPAKSINAS) Yudi Ismono mengatakan, pihaknya mewadahi 46 forum antikorupsi, yang anggotanya berjumlah 6.000 penyuluh, dan 600 di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Para penyuluh sudah memiliki sertifikasi yang terakreditasi dan tidak lepas dari Pendidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perpaksinas adalah orang yang terpanggil hatinya dan membersamai Pemda dalam memberikan edukasi dan sosialisasi serta mewujudkan semangat antikorupsi dan gratifikasi,” katanya.
Sosialisasi diikuti oleh ratusan penyuluh antikorupsi dari kabupaten/kota Jawa Tengah, yang akan dilanjutkan dengan siaran langsung melalui RRI dan TVRI dalam rangka menyebarkan penyuluhan antikorupsi dan gratifikasi kepada masyarakat. (*)
