Jatengpress.com, Magelang – Bupati Magelang Grengseng Pamuji minta, data kemiskinan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, perlu ada verifikasi atas data tersebut.
Menurut Bupati Grengseng, pendataan Verifikasi Data Kemiskinan (BDK) yang melibatkan para ASN baru kali pertama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, bahkan baru satu-satunya di Jawa Tengah.
“Karena kami sadar memang membutuhkan data-data yang faktual, dan kami ingin dilakukan secara birokrasi. Jenjangnya ada, prosesnya ada dan terkonsolidir dengan baik,” katanya, di depan peserta rapat koordinasi pemantapan petugas pendataan VDK Tahun 2025, di Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Jumat (08/08).
Dalam hal ini, Grengseng menekankan, tugas tambahan bagi ASN di Pemkab Magelang untuk terjun langsung melakukan VDK, secara perorangan atau berkelompok di lokasi yang sudah ditentukan harus dilandasi dengan yang ikhlas tanpa keterpaksaan dan gotong-royong.
Pelaksanaan VDK akan dilaksanakan mulai hari Selasa (12/08) untuk seluruh OPD di lingkungan Pemkab Magelang. Sementara untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dimulai pada Kamis (14/08) mendatang.
Saat ini, lanjut Grengseng, Pemkab Magelang sangat membutuhkan data kemiskinan yang valid dan akurat untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam mengambil keputusan, demi untuk mensejahterakan masyarakat.
Salah satunya adalah program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Lrwat verifikasi data kemiskinan, dia berharap agar setiap bantuan yang diberikan ke masyarakat tepat sasaran atau sesuai dengan kondisi riil.
Selama ini, menurut dia, pengajuan RTLH masih berbasis usulan, belum berbasis dengan data dan verifikasi yang akurat. Melalui data kemiskinan ini, pemerintah bisa tahu berapa jumlah RTLH yang harus dibangun, sehingga itu menjadi tanggung jawab Pemda.
“Maka di masa jabatan saya dengan Pak Sahid dalam kurun waktu lima tahun ini kami bisa menyelesaikan berapa banyak RTLH, maka data inilah bisa menjadi tolak ukurnya,” ujarnya, di forum yang diikuti seluruh Kepala OPD serta Camat de Kabupaten Magelang.
Menariknya, tugas tambahan bagi para ASN di lingkungan Pemkab Magelang ini dalam melakukan VDK juga akan dilombakan dalam bentuk video saat melakukan verifikasi data ke masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno menekankan agar pendataan ini bisa dilakukan secara maksimal oleh rekan-rekan birokrasi atau ASN. Dia berpesan, agar tugas tambahan ini bisa dilandasi dengan nilai ibadah.
“Jadi untuk rekan ASN, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan sekaligus ibadah, jangan terlalu terbebani. Kerjakan dengan riang gembira namun disertai dengan tanggung jawab,” kata Soeharno.
Sementara itu, Sekda Adi Waryanto meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menyampaikan ke jajarannya bahwa tujuan tugas ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya, sehingga rencana program pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dirilis BPS kemiskinan di Kabupaten Magelang pada 2023 mencapai 10,96 persen. Pada 2024 turun menjadi 10,83 persen artinya hanya turun 0,13 persen.
“Boleh dikatakan dari 700 orang yang turun menjadi tidak miskin hanya satu orang, maka ini harus divalidasi apakah betul atau tidak,” tegas Adi.
Menurut Adi, ini semua dilakukan dalam rangka untuk mengkonsolidasikan program. Kemudian untuk memonitor perkembangan penduduk miskin yang ada, mengidentifikasi penyebab kemiskinan tersebut.
“Dari data ini, diharapkan bisa memberikan gambaran dan bisa mengindentifikasi program yang tepat itu seperti apa,” jelas Adi. (TB)
