Jatengpress.com, Magelang – Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menguatkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Mengoptimalkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai jembatan dialog antarkelompok, serta meningkatkan edukasi kebangsaan dan nilai-nilai toleransi melalui dunia pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan.
“Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk terus meningkatkan sinergi, koordinasi, serta keterbukaan informasi. Di tengah keberagaman, mari kita teguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ajak Bupati Magelang, Grengseng Pamuji.
Dia menekankan, penanggulangan konflik sosial merupakan prioritas utama Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
Penegasan itu disampaikan di depan peserta rapat koordinasi lintas sektoral penanggulangan konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang di Limaran Sky Lounge Artos Magelang, Senin (04/08/2025). Rapat diikuti jajaran Forkopincam se-Kabupaten Magelang.
Dalam rapat koordinasi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, lanjut Grengseng, meminta setiap daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektoral.
Grengseng mengatakan, Kabupaten Magelang sebagai wilayah strategis yang menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat, memiliki potensi interaksi yang tinggi. Untuk itu, upaya preventif dan kolaboratif dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik.
“Saat ini, situasi Kamtibmas di Kabupaten Magelang relatif kondusif. Namun kita tidak dapat mengabaikan potensi konflik yang masih mengintai, seperti perbedaan ideologi atau pemahaman keagamaan, sengketa lahan, kepentingan ekonomi, dan perbedaan sosial budaya dan penyebaran provokasi melalui media sosial, termasuk hoaks dan ujaran kebencian,” kata Grengseng Pamuji.
Beberapa kasus gesekan sosial yang telah terjadi di masa lalu, menurut bupati, menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sinergitas dalam pencegahan dan penanganannya.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap dapat menyamakan persepsi dan langkah antisipatif antar instansi dan pemangku kepentingan. Merumuskan strategi terpadu dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan konflik sosial, serta membangun sistem pelaporan dan mekanisme respons cepat terhadap potensi konflik” harap Grengseng.
Dia menambahkan, untuk membuka ruang dialog kepada seluruh potensi yang ada di masyarakat, Kecamatan akan menjadi titik kumpul dialog.
“Jadi nanti Pak Camat harus siap-siap. Ruang dialog ini akan menjadi khasanah baru bagi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Garbawiyara Jaya Sianipar menyampaikan, konflik sosial memang merupakan gejala universal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Konflik bisa mempunyai dampak besar bagi negara bila terjadi terus menerus dan mengarah kepada perpecahan bangsa dan negara.
Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah jauh berubah, menjadi salah satu faktor terjadinya eskalasi konflik. Konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, perbedaan ideologi antar kelompok masyarakat serta persaingan kelompok atas penguasaan ruang publik, kurangnya dialog dan rasa kecewa kepada pemerintah, aparat dan penegak hukum.
Herbin mengatakan, untuk saat ini di wilayah hukum Kabupaten Magelang masih aman dan kondusif. Namun terdapat konflik sosial yang berkaitan dengan isu sengketa agraria dan pertahanan, tambang galian C, pembangunan infrastruktur, proyek strategis, tawuran antar pelajar, balap liar yang jika tidak diantisipasi sedini mungkin akan menjadi konflik yang bersekala nasional. (TB)
