Jatengpress.com, Purbalingga – Plt Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (18/7/2025) di Ruang Rapat DPRD. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menyetujui agar Raperda tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Raperda Perubahan APBD 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sisi format maupun sistematika isi. “Sistem dan prosedur penyusunan anggaran yang digunakan di Kabupaten Purbalingga telah didasarkan atas dua pendekatan utama, yaitu pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan pendekatan dari atas (top down approach),” kata Juru Bicara Fraksi PDIP, Agus Priyanto.
Meski mendukung, fraksi-fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan strategis. Fraksi PDIP menyoroti turunnya pendapatan transfer, sementara Fraksi PKB mengkritisi peningkatan anggaran pemeliharaan jalan yang melonjak dari Rp10 miliar menjadi Rp68,5 miliar, di sisi lain pembangunan jalan dan jembatan justru dihapus. Ia menegaskan pentingnya alokasi anggaran pemeliharaan jalan ini untuk wilayah kritis dan rawan bencana.
“Dalam konteks ini, Fraksi PKB menekankan agar pemeliharaan tidak hanya bersifat tambal-sulam, melainkan benar-benar menyentuh aspek perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan, terutama di jalan-jalan kabupaten yang melintasi wilayah pedesaan,” kata Juru Bicara Fraksi PKB, Hamid.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Padang Kusumo meminta penjelasan terkait perkiraan turunnya laba BUMD sebesar 2,14 persen serta langkah strategis pemerintah daerah atas penurunan transfer dari pusat. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi upaya optimalisasi PAD, namun mendorong strategi yang lebih inovatif seperti pemanfaatan aset dan potensi ekonomi lokal.
“Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya rasionalisasi belanja daerah, terutama belanja yang mendukung pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Idrus Anjasmoro. Ia kembali mengingatkan agar program “alus dalane lan kepenak ngodene” segera direalisasikan, terutama pada jalur wisata yang potensial meningkatkan kunjungan dan pendapatan daerah.
Fraksi Partai Gerindra juga menekankan pentingnya kebermanfaatan anggaran perbaikan jalan yang mencapai lebih dari Rp90 miliar. “Fraksi Gerindra meminta, agar proyek tersebut seoptimal mungkin dapat dikerjakan oleh warga Purbalingga, sehingga pelaksanaan program prioritas tersebut juga berdampak langsung pada pengurangan pengangguran, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Fiardha Anggar Kusuma.
Senada, Fraksi Amanat Demokrat melalui Juru Bicaranya, Suharto menyoroti esensi keadilan ekonomi dalam perubahan APBD. Ia juga berharap aspirasi DPRD yang sudah masuk dalam APBD 2025 murni bisa direalisasikan dalam perubahan anggaran.
Untuk diketahui, pandangan umum fraksi-fraksi ini akan mendapat jawaban atau tanggapan dari Bupati Purbalingga yang rencananya diagendakan pada Rapat Paripurna Senin 21 Juli 2025.(*)
