Jatengpress.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Pengukuhan dilakukan di Gardhika Bhakti Praja, Selasa, 8 Juli 2025.
Luthfi berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Jateng serta instansi lainnya di Jawa Tengah. Tentu saja dalam rangka fungsi pembinaan, pengawasan, serta operasional kegiatan pembangunan di Jawa Tengah. Tujuannya untuk menciptakan Jawa Tengah clear dan good government sacara maksimal.
“Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan,” ujar Gubernur.
Dijelaskan, beberapa hal yang akan dikolaborasikan adalah terkait program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya bekerja sama dengan APIP dan penegak hukum lainnya, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan fungsi pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan monitoring program.
“Ini harus kita ke depankan sehingga roadmap Jawa Tengah bisa lebih bagus dan berkesinambungan,” jelas Luthfi.
Selain itu, kolaborasi pengawasan juga akan dilakukan terkait dengan program strategis nasional (PSN) yang ada di Jawa Tengah serta bantuan keuangan untuk pemerintah desa, baik dana desa dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Menurut Luthfi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali PSN meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, bendungan, dan sebagainya. “Kegiatan PSN jadi prioritas pertama,” ujarnya.
Prioritas berikutnya adalah tentang pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dan dana desa. Bagi Luthfi, desa merupakan basis pembangunan daerah. Saat ini ada rentang jarak yang cukup jauh antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota ke pemerintah desa. Maka dari itu program kecamatan berdaya dijadikan solusi untuk menjangkau desa-desa.
Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengucurkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat yang total mencapai triliunan rupiah. Untuk itu pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan dana desa menjadi hal utama, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semua, baik dana desa maupun bankeu kepada pemdes. Itu nanti akan dikawal oleh BPKP, termasuk unsur lain sehingga kita betul-betul rule of law sesuai dengan kepentingan yang kita lakukan,” tegasnya didampingi Sekda Jateng, Sumarno.
Hal senada juga disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setyo Nugroho. Menurutnya, tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini tidak mudah. Mulai dari peningkatan pendapatan, perencanaan pembangunan, dan lainya.
Untuk itu BPKP memfokuskan pada tiga hal strategis. Pertama, pengawalan dan pengawasan barang jasa dan PAD. Ada laporan dari KPK sekitar 80 persen kasus yang ditangani terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua, efektivitas hasil dari kinerja pemerintah daerah dan desa, fokusnya adalah Pemda dan pemdes dapat mencapai hasil yang dirasakan masyarakat dengan pengawasan perencanaan penganggaran dan program pusat yang ada di daerah. Ketiga, tata kelola terkait dengan manajemen risiko pembangunan.
“BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah, kalau tidak salah ada 11 program,” katanya.
Ia menyampaikan, pada intinya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang baru siap berkolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran serta instansi vertikal. Termasuk kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi.
“Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created dari Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah. Itu kami kawal, kami tidak sendirian, kami kolaborasi dan sinergi,” ujarnya.
Buyung Wiromo Samudro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Buyung ditunjuk menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, Tri Handoyo, yang memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2025. (*)
