Jatengpress.com,Semarang – Apel pagi yang digelar Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi di halaman Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025), menjadi titik awal penegasan semangat kebersamaan dan tanggung jawab pejabat publik. Apel ini diikuti Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah serta seluruh ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebelum berlanjut ke kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2026.
“Apel ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk membangun chemistry dan soliditas antar pimpinan dan staf. Jawa Tengah tidak dibangun oleh ego sektoral, tapi oleh semangat gotong royong dan tepo seliro,” tegas Luthfi dalam arahannya.
Dalam apel, Gubernur juga menyinggung pentingnya komunikasi dan evaluasi dalam birokrasi. “Minimal tahu anak buahmu sudah makan atau belum, sehat atau tidak. Hari ini mau kerja apa dan apa yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan, Pejabat publik harus siap dibully, dikritik. Kalau nggak siap, jangan jadi pejabat. Bekerjalah dengan ikhlas tidak dibuat-buat.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Dalam forum ini, Gubernur menekankan bahwa 2026 akan difokuskan sebagai tahun Swasembada Pangan.
“Setelah 2025 kita genjot infrastruktur, 2026 harus Swasembada Pangan,” ujarnya. Target yang dipasang cukup ambisius, di antaranya produksi padi 9,36 juta ton, jagung 3,4 juta ton, kedelai 78 ribu ton, serta peningkatan produksi daging, susu, telur, dan perikanan.
Upaya untuk mencapainya dilakukan secara menyeluruh: mulai penguatan hulu pertanian seperti akses pupuk, alsintan, dan SDM, hingga hilir berupa pascapanen dan distribusi hasil. BUMD juga akan dilibatkan, serta program pemberdayaan petani milenial, irigasi terintegrasi, asuransi panen, hingga penghapusan utang petani dan nelayan.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani menyatakan kesiapan daerahnya mendukung kebijakan tersebut. “Purbalingga siap menyinergikan program daerah dengan arah pembangunan provinsi, khususnya di bidang pangan,” kata Fahmi.
Sebagai terobosan, Gubernur juga akan membuka Rumah Rakyat di kantor gubernur sebagai wadah masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Selain itu, program Kecamatan Berdaya akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke level desa.(*)
