Jatengpress.com, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusar, Senin, 25 Agustus 2025.
Maruarar Sirait mengatakan Pemprov Jateng ditetapkan sebagai provinsi terbaik pertama karena telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025. Jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
“Kenapa Jawa Tengah karena pertumbuhan rumah subsidinya juga besar. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Ahmad Luthfi difasilitasi, semoga perumahan di Jawa Tengah menyala karena Bank Jateng itu juga bagus sekali. Terima kasih atas meja kerasnya Pak Gubernur,” kata sosok yang akrab disapa Ada itu saat menyerahkan penghargaan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan yang diterima dari Kementerian PKP menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng bersama bupati dan wali kota serta dinas-dinas dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem dengan cara kita perbantukan untuk rumah-rumah tidak layak huni (RTLH),” katanya.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk itu tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya. Secara tidak langsung salah satu faktor perumahan ini akan menjadi daya dorong untuk mereduksi kemiskinan di wilayah kita,” jelas Luthfi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” katanya.
Boedyo menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program CSR. Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya.
Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan.
“Jadi alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, kemudian ada CSR sejumlah 2.067. Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan karena banyak pemangku kepentingan yang perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelasnya. (*)
