Banyumas, Jatengpress.com – Akhir rahun 2025, Banyumas, Jawa Tengah mewaspadai konflik masyarakat akibat penambangan di wilayah tersebut dan protes masyarakat terhadap ekploitasi hutan di Gunung Slamet. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi kerawanan konflik lainnya.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kewaspadaan dini yang melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan unsur terkait dari Polresta Banyumas, Korem 071 Wijayakusuma, Kodim 0701 Banyumas, Lanal Cilacap dan Lanud Soedirman Purbalingga, serta Kejaksaan Negeri Banyumas dan Purwokerto, di aula Wisma Waskita Kantor Baskebangpol, Jumat (19/12/2025).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono menegaskan pentingnya peningkatan pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu gangguan keamanan, konflik sosial, maupun kerusakan lingkungan.
“Pemantauan harus ditingkatkan, terutama terhadap kegiatan penambangan, potensi demo menjelang akhir tahun, kegiatan MBG, serta aktivitas Koperasi Desa Merah Putih,” kata Eko Heru dalam rakor tersebut.
Ia juga mengingatkan adanya potensi dampak tidak langsung dari bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi aktivitas penambangan di wilayah Banyumas, khususnya di kawasan Gunung Slamet.
“Kita perlu mewaspadai dampak lanjutan yang bisa berpengaruh ke wilayah kita, terutama aktivitas penambangan di sekitar Gunung Slamet,” ujarnya.
Sejumlah titik yang menjadi perhatian FKDM antara lain kawasan Baseh Kecamatan Kedungbanteng, Gandatapa Kecamatan Sumbang, aktivitas penambangan emas ilegal, serta penambangan kapur di wilayah Ajibarang.
Selain isu penambangan, rakor juga menyoroti meningkatnya protes masyarakat terhadap eksploitasi hutan di kawasan Gunung Slamet oleh PT SAE (Sejahtera Alam Energi) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Aksi penolakan tersebut telah beberapa kali dilakukan melalui demonstrasi oleh masyarakat dan kelompok peduli lingkungan.
“Sudah ada beberapa kali aksi demo terkait PLTP Gunung Slamet, namun sampai sekarang belum ada respons yang dianggap serius oleh masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegas Eko Heru.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor dapat diperkuat, sehingga potensi gangguan keamanan dan konflik sosial menjelang Natal dan Tahun Baru dapat diantisipasi sejak dini (nan).
