Jatengpress.com, Kebumen – Dana aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kebumen bakal dipangkas hingga Rp 500 juta. Kebijakan ini merupakan imbas dari adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kebumen Saman menyampaikan, alokasi dana pokir tahun depan tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika dihitung, akumulasi penyusutan dana pokir mencapai separo pada setiap anggota dewan.
Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anggota dan pimpinan tanpa terkecuali. “Ya, ada rasionalisasi. Dari sebelumnya Rp 1 miliar,” kata H Saman, Senin (3/11/2025).
Saman menyatakan, pemotongan TKD menjadi persoalan serius di daerah. Kondisi ini tidak hanya dirasakan jajaran eksekutif, tapi juga legislatif.
DPRD, kata dia, akan mengambil sikap sesuai asas kepatutan dan kepantasan. Terkait aspirasi yang telah disampaikan masyarakat lewat reses akan direalisasikan secara bertahap dan terintegrasi dalam berbagai program pembangunan daerah.
“Kalau dibilang berat, ya berat. Kondisinya seperti itu, mau bagaimana lagi. Aspirasi masyarakat melalui reses akan direalisasikan secara bertahap,” katanya.
DPRD, lanjutnya, mendorong ada kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebutuhan belanja prioritas setelah TKD dipangkas. Saman pun memastikan pihaknya tetap akan menjalankan tugas dan fungsi, meski harus menghadapi keterbatasan anggaran.
Saat ini, DPRD bersama pemerintah daerah masih membahas secara maraton terkait kebutuhan dan porsi anggaran APBD 2026. DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) sudah mulai memetakan kebutuhan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tugas kami memastikan rupiah yang keluar (dari APBD) digunakan untuk program skala prioritas masyarakat,” tegasnya.
Selain pokir, Sekretariat DPRD juga ikut merasakan dampak penyesuaian TKD. Secara rinci penyusutan anggaran di lingkungan DPRD mencapai Rp 7 miliar, dari total Rp 61 miliar. Kondisi ini memaksa Sekretariat DPRD perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap kegiatan dan program kerja DPRD.
Sekretaris DPRD Kebumen Munadi menegaskan, imbas pemotongan TKD adalah rencana program yang telah tersusun akan dilakukan penyesuaian. Mulai kunjungan kerja untuk studi referensi, bimbingan teknis hingga makan minum.
“Seperti misal ada kegiatan harus dilakukan dengan volume 10 kali setahun, tahun depan volume dikurangi,” katanya.
