Jatengpress.com, Kebumen – Pemerintah pusat mengurangi alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang berdampak pada penurunan anggaran di daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen bersama Sekda, BPKPD, Baperrida, Dinkes PPKB, Disdikpora, Disperkimhub, dan Bagian Hukum Setda Kebumen terungkap alokasi anggaran di DPRD Kebumen bakal dipangkas sekitar Rp 7 miliar.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kebumen H Saman melalui Sekretaris Banggar Drs Munadi MSi menyampaikan dampak penurunan anggaran ini memaksa berbagai belanja modal DPRD dirampingkan.
“Saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD sedang membahas Rasionalisasi APBD Kebumen tahun anggaran 2026. Tahun depan ada pemotongan sekitar Rp 7 miliar, itu keseluruhan untuk kegiatan dewan,” katanya di sela-sela Rapat Banggar, Kamis (16/10/2025).
Munadi menjelaskan, sedianya total alokasi anggaran untuk DPRD Kebumen senilai Rp 61 miliar, namun setelah ada rasionalisasi anggaran diproyeksi tersisa Rp 54 miliar. Dia menyebut, ada beberapa pos anggaran yang terdampak dari kebijakan tersebut. Antara lain Bimbingan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, hingga anggaran untuk makan minum rapat.
Dia menegaskan, imbas pemotongan TKD akan mengedepankan prinsip efektif dan efisien terhadap seluruh kegiatan di DPRD Kebumen. Dampaknya rencana program yang telah tersusun akan dilakukan penyesuaian.
Dikonfirmasi usai memimpin Rapat, Ketua Badan Anggaran H Saman membenarkan sembari memastikan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan meski ditengah keterbatsan anggaran.
Dalam hal ini, kata Saman, DPRD akan memperjuangkan program skala prioritas, utamanya di bidang pelayanan publik seperti sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur. DPRD melalui Banggar akan menelaah ulang arah kebijakan belanja daerah sesuai kebutuhan prioritas masyarakat.
“Sekarang masih proses pembahasan. Bagaimana kami harus menyikapi pengurangan TKD, tetapi yang kami pertahankan adalah anggaran bidang Kesehatan dan bidang Pelayanan Publik jangan sampai terdampak” pungkasnya. (*)
