Jatengpress.com, Karanganyar-Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha menegaskan, perlunya penguatan lembaga bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Salah satu caranya dengan memperkuat kewenangan dan menambah jumlah personel di lapangan. Toha juga sepakat, Bawaslu tingkat pusat hingga kabupaten dan kota tetap menjadi badan permanen.
Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Mitra Kerja bertema Meneguhkan Eksistensi Bawaslu Sebagai Pilar Demokrasi dan Penjaga Integritas Pemilu, di Hotel Ramada, Colomadu, Selasa (16/9/2025).
Toha mengakui, penyelenggara Pemilu menghadapi tantangan berat di setiap periode. Padahal, penyelenggara Pemilu kewenanganya terbatas. Menurutnya, perluasan kewenangan itu, misalnya dalam hal menyelenggarakan peradilan Pemilu mulai tingkat kabupaten/kota hingga pusat.
Politisi senior itu juga menyebut, meski tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah telah selesai, namun Bawaslu tetap menunjukkan kinerja dan eksistensinya. Menurutnya, kualitas penyelenggara Pemilu menjadi faktor penting dalam terselenggaranya proses pemilihan yang baik. Hal itu tentu akan berdampak pada penyelenggaraan negara yang baik dan sejahtera.
Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Prof Agus Riewanto dalam forum yang sama mengatakan, wewenang Bawaslu pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) perlu dikritisi. Saat ini, Bawaslu terkesan hanya menempati posisi “terminal” dalam penindakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Keputusan suatu kasus harus melalui pembahasan di kepolisian dan kejaksaan.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mendesak. Termasuk penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan adanya Pemilu tingkat nasional dan lokal.
Pembicara lainnya, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz, menegaskan komitmen KPU dan Bawaslu untuk bersinergi memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan Pemilu.
Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya forum ini sebagai bentuk autokritik, sekaligus sarana menyampaikan kinerja kepada publik. Dia mencontohkan, kiprah Bawaslu dalam memberikan keterangan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Perselisihan Hasil Pemiliha (PHP) di Mahkamah Konstitusi.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan, siap mengawal rekomendasi dari kegaitan tersebut untuk perbaikan penyelenggan Pemilu ke depan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti menambahkan, pihaknya berkomitmen merangkul seluruh elemen dalam pengawasan partisipatif. Pada acara ini dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Karanganyar, perwakilan BEM universitas, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan di Kabupaten Karanganyar. (Abdul Alim)
