Jatengpress.com, Magelang – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui kebijakan itu pemerintah menetapkan 2 poin utama, yakni penurunan harga pupuk 20 persen serta pembangunan 7 pabrik pupuk baru oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam 5 tahun ke depan.
“Nilai subsidi pupuk relatif tetap, sekitar Rp 45 triliun hingga Rp 45,5 triliun, dan kemungkinan hanya naik tipis menjadi sekitar Rp 46 triliun. Dengan efisiensi dan kebijakan yang tepat, harga bisa turun dan pabrik baru tetap dibangun,” ujar Zulkifli Hasan, di Magelang, Jumat (19/12/2025).
Didampingi Wakil Bupati Magelang, Sahid, Zulkifli Hasa menghadiri acara Rembuk Tani dan Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
Menurut dia, keberhasilan kebijakan ini sebagai hasil kajian mendalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian disetujui Presiden. Salah satu kunci efisiensi adalah penyaluran subsidi di awal, sehingga beban bunga pabrik pupuk dapat ditekan.
Dengan sistem baru, Pupuk Indonesia mampu membangun satu pabrik baru setiap tahun, dengan target 5-7 pabrik dalam 5 tahun, tanpa menambah beban subsidi negara.
Terkait itu, Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen akan mendampingi para petani dan tidak mentolerir adanya oknum yang mempermainkan harga pupuk diatas HET, serta menghambat distribusi pupuk bersubsidi.
“Kami ingin memastikan setiap pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak demi mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden,” kata Wakil Bupati Magelang, Sahid.
Kabupaten Magelang memiliki potensi pertanian yang besar dengan luas lahan pertanian sekitar 81.636 hektare, terdiri atas 25.268 hektare lahan sawah dan 56.368 hektare lahan kering. Luas panen padi mencapai 31.381 hektare, didukung frekuensi tanam lebih dari satu kali dalam setahun.
Selain itu, Kabupaten Magelang dikenal sebagai salah satu daerah dengan pengembangan padi organik terluas di Indonesia, dengan lahan seluas 2.000 hektare melalui program UPLAND. Dengan potensi tersebut, Magelang menjadi salah satu penyangga pangan utama di Jawa Tengah, baik komoditas padi, jagung, maupun hortikultura.
“Produktivitas ini sangat bergantung pada kepastian ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi, khususnya pupuk. Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan HET dan penambahan volume pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Lewat Rembuk Tani, Pemkab Magelang berharap petani mendapat pemahaman utuh mengenai perubahan kebijakan HET serta mekanisme penebusan pupuk yang lebih mudah dengan cukup menggunakan KTP. Pemerintah daerah berharap distribusi pupuk di wilayah Magelang tetap lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai musim tanam.
Untuk diketahui, berdasarkan Perpres No. 113/2025 mengubah tata kelola pupuk nasional. Kebijakan ini menandai pergeseran sistem subsidi dari “cost plus” menjadi “market to market”, sehingga memungkinkan penurunan harga pupuk hingga 20 persen tanpa menaikkan subsidi secara signifikan.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan, tahun 2025 menjadi moment bersejarah bagi sektor pertanian nasional, khususnya dalam distribusi pupuk.
“Mulai 1 Januari 2025, pemerintah melakukan deregulasi distribusi pupuk. Petani di seluruh Indonesia akan lebih mudah mengakses pupuk, dan efisiensi yang kami capai akan dikembalikan ke petani dalam bentuk diskon harga 20 persen,” jelasnya.
Rahmad menambahkan, forum rembuk tani menjadi ruang strategis bagi petani untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan BUMN pupuk, sekaligus memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. (TB)
