Jatengpress.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong industri jasa keuangan (IJK) untuk menggerakkan perekonomian berbasis desa. Baik melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok usaha masyarakat, maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ekonomi kita gerakkan dengan basis desa sehingga jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat di desa-desa, termasuk perbantuan keuangan UMKM yang di Jawa Tengah hampir 4,2 juta. Ini akan membantu ekonomi kita tumbuh dari desa sampai kota,” kata Ahmad Luthfi usai menghadiri acara evaluasi kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) Jawa Tengah Semester I di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Selasa, 16 September 2025.
Ia menjelaskan, pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2025 sebesar 5,28%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pertumbuhan yang bagus tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Maka evaluasi kinerja IJK Semester I 2025 ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian di Jawa Tengah. Salah satunya melalui sektor UMKM dan perkonomian desa.
“Ini penting. Evaluasi hari ini nantinya akan membantu dalam pengembangan ekonomi di tempat kita,” katanya.
Selain UMKM, perkonomian di desa-desa juga digerakkan melalui Kopdes Merah Putih. Di mana dari 8.520 kopdes/kopkel di Jawa Tengah seluruhnya sudah berbadan hukum. Mapping untuk kluster Kopdes sesuai dengan kemampuan masing-masing terus dilakukan. Saat ini sudah ada Kopdes yang memiliki tujuh gerai lengkap, tetapi ada juga yang masih beberapa gerai saja. Juga ada Kopdes yang berasal dari potensi desa.
“Kemudian yang di kelurahan dan desa itu beda, ini lagi kita roadmap kan. Prinsip dalam waktu dekat kalau sudah siap sarana infrastrukturnya, himbara akan kita ajukan. Kopdes Merah Putih adalah datangnya dari masyarakat, diajukan ke pusat, dan kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Dalam menggerakkan ekonomi basis desa, Ahmad Luthfi juga menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk ikut memantau. Juga dapat digunakan sebagai cucuk lampah sosialisasi bersama industri jasa keuangan.
“Mereka bisa menjadi penggerak ekonomi di basis desa beserta lurah dan perangkat yang ada. Tiga pilar untuk melakukan pembangunan di desa tentunya lewat OJK dan perangkat yang lain,” katanya.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, mengatakan, pentingnya evaluasi kinerja IJK sekaligus meningkatkan koordinasi dna sinergisitas dengan pemerintah daerah.
“Bagaimana industri jasa keuangan itu bisa mendukung program-program prioritas pemerintah, akhirnya yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Adapun Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menambahkan, OJK dan seluruh industri jasa keuangan akan mendukung penuh visi misi Jawa Tengah untuk pembangunan ekonomi berbasis desa.
“OJK Jawa Tengah adalah warga Jawa Tengah. Visi misi Jawa Tengah adalah visi misi OJK maka kita akan support penuh program Gubernur tentang pembangunan ekonomi berbasis desa,” katanya. (*)
