Jatengpress.com, Purworejo – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mendorong agar BUMDes dan BUMDesma di Purworejo siap mendukung program ketahanan pangan. Utamanya, menjadi pelaksana dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Laksana Sakti menyebutkan, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 3/2025 tentang panduan penggunaan Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Yakni, mengalokasikan 20 persen DD untuk ketahanan pangan.
“Hasil dari sosialisasi pemerintah pusat melalui Kemendes, kegiatan ketahanan pangan dengan alokasi dana minimal 20 persen itu diharapkan bisa mendukung MBG. Pengelola nantinya akan dilaksanakan oleh BUMDes atau BUMDesma,” ujarnya Senin (10/2/2025)
Namun, rencana itu secara teknis belum ada petunjuk. Saat ini, pihaknya masih menunggu edaran dari Kemendes terkait program tersebut. Sakti menyebut, jika dilihat, sebagian besar BUMDes atau BUMDesma di Kabupaten Purworejo sebenarnya belum bisa untuk melaksanakannya.
“Artinya belum tentu ini bisa jalan, belum memadai. Maka kami dorong untuk itu,” ujarnya. Jika nantinya BUMDes di desa tidak sanggup atau tidak mampu, bisa dialihkan ke BUMDes lain atau BUMDesma yang memang sudah siap untuk melaksanakan atau menjadi penyedia MBG.
Ditambahkan, alokasi DD di 2025 sudah diatur melalui peraturan Menteri Desa Nomor 2/2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025. Dalam permendes itu, disampaikan bahwa di 2025 masih digunakan untuk BLT DD maksimal 15 persen, untuk kegiatan ketahanan pangan minimal 20 persen, operasional pemerintah desa maksimal 3 persen.
“Tahun ini Kabupaten Purworejo mendapat alokasi DD senilai Rp 368,8 miliar. Turun dari tahun sebelumnya sekitar Rp 2 miliar sampai Rp 4 miliar,” sebut dia.
Sementara, alokasi DD 2025 untuk Kabupaten Purworejo, saat ini belum ada yang cair. Desa masih didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024.
Mengingat, masih ada anggaran di desa yang belum dilaksanakan di 2024 dan harus dilaksanakan di tahun ini. “Sesuai regulasi, harapannya Silpa 2024 dapat dilaksanakan sampai Maret 2025 harus sudah selesai,” harap dia.
Sakti mengatakan, tahun ini prioritas DD digunakan untuk pemberdayaan masyarakat hingga penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sesuai kebijakan Presiden RI Prabowo, pembangunan infrastruktur untuk sementara waktu dihentikan. “Selain itu, tahun ini pemerintah juga tidak memberikan intensif DD ke daerah,” tambahnya.
Dia menjelaskan, formula intensif DD itu biasa diberikan bagi desa yang berprestasi berupa pemberian tambahan DD. “Tahun lalu Rp 168 juta, ada 66 desa yang mendapatkan insentif itu. Karena ada refocusing, semua desa seluruh Indonesia, tahun ini tidak dapat,” beber Sakti. (han)
