Jatengpress.com, Sukoharjo-Warga Perumahan Palur Permata Asri (PPA), Dukuh Panjangrejo, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kembali menyampaikan keluhan terkait dampak keberadaan kandang bebek milik BUMDes Palur. Selain serbuan lalat yang meningkat dalam dua pekan terakhir, lebih dari 20 warga dilaporkan mengalami diare yang diduga berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitar kandang.
Dalam pertemuan antara warga dan pemerintah desa yang dihadiri Kepala Desa Palur, Sugito Spd, serta PLT Bayan Panjangrejo, pada Sabtu malam (6/12) berbagai protes dan pertanyaan muncul dari warga. Perwakilan warga, Prima Puspoyoga menyampaikan bahwa pemerintah desa berkomitmen melakukan evaluasi.
“Kades menyampaikan bahwa kandang bebek akan dievaluasi pada Januari setelah panen kedua. Keberlanjutannya akan ditentukan melalui musyawarah desa bersama BPD,” katanya selaku Sekretaris Paguyuban saat ditemui usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa warga diminta untuk menyampaikan aspirasi melalui surat keberatan resmi kepada pemerintah desa. “Kami diminta membuat surat keberatan. Surat itu akan menjadi dasar musyawarah desa untuk memutuskan apakah kandang bebek dilanjutkan atau dihentikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keluhan warga sudah berlangsung cukup lama, terutama karena jarak kandang yang hanya sekitar 20–30 meter dari rumah penduduk. “Serangan lalat sangat luar biasa. Bahkan ada puluhan warga yang mengalami diare. Ini bukan soal kenyamanan saja, tapi sudah menyangkut kesehatan,” tuturnya.
Dalam forum dialog tersebut, Kepala Desa Palur Sugito Spd menegaskan bahwa pemerintah desa menampung seluruh masukan warga. “Kami mendengar semua keluhan warga. Nanti Januari akan ada evaluasi setelah panen kedua. Apakah usaha ini diteruskan atau dihentikan, itu akan dibahas dalam musyawarah desa bersama BPD,” kata Sugito di hadapan warga.
Sugito juga menyebut bahwa laporan dan surat resmi dari warga akan memperkuat dasar pengambilan keputusan desa. “Silakan diajukan secara tertulis agar keputusan desa memiliki dasar yang kuat dan sesuai mekanisme,” katanya.
Warga PPA menegaskan bahwa mereka tidak menolak keseluruhan program BUMDes, tetapi meminta agar jenis usaha yang dijalankan tidak menimbulkan pencemaran atau risiko kesehatan. “Kami mendukung program pemberdayaan desa, tapi kalau usaha berdampak pada kesehatan dan kenyamanan warga, tentu perlu dikaji ulang. Jika memungkinkan diganti dengan usaha lain yang lebih ramah lingkungan, kami siap mendukung,” ungkap Prima.
Musyawarah Desa Palur direncanakan kembali digelar setelah panen kedua pada Januari 2026 mendatang. (Abdul Alim)
