Jatengpress.com, Karanganyar— Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Karanganyar periode 2025–2030 resmi dilantik dalam pelantikan kolektif tujuh kabupaten/kota se-Soloraya yang digelar di Hotel Horison Aziza Solo, Jumat (22/11). Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPD KPPI Jawa Tengah.
Melalui kepengurusan baru, KPPI Karanganyar kembali diaktifkan setelah beberapa tahun terakhir sempat vakum. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menghidupkan kembali kegiatan pembinaan politik bagi perempuan lintas partai dan memperkuat kapasitas perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Ketua KPPI Karanganyar terpilih, Partini dari PDI Perjuangan, resmi dilantik bersama 12 pengurus lainnya. Selain ketua, sekretaris, dan bendahara, seluruh pengurus juga mengisi posisi ketua divisi. Dewan pakar turut menghadirkan tokoh daerah, seperti Bagus Selo (Ketua DPRD Karanganyar) dan Latri Listyowati (Ketua Fraksi PDIP DPRD Karanganyar)
Struktur kepengurusan yang lintas parpol menegaskan bahwa KPPI bukan organisasi milik partai pemenang pemilu.
“Di tingkat provinsi saja, Ketua KPPI Jateng dari PKB dan sekretaris dari PPP. KPPI adalah rumah bersama untuk memperkuat peran politik perempuan,” ujar Suwarni, Sekretaris DPD KPPI Karanganyar sekaligus legislator senior dari Partai Golkar Karanganyar.
Suwarni yang telah menjabat anggota DPRD Karanganyar selama empat periode, menegaskan pentingnya keberanian perempuan untuk masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Perempuan jangan hanya menjadi penonton. Kita harus berani masuk, memahami aturan main, dan mempengaruhi kebijakan. KPPI adalah wadah penting untuk menyiapkan perempuan sebelum benar-benar terjun menjadi anggota DPRD atau pejabat di tingkat desa sampai tingkat kabupaten,” tegasnya.
Suwarni menambahkan, pengalaman panjangnya di parlemen menunjukkan bahwa kehadiran perempuan membawa perspektif yang lebih lengkap dalam penyusunan kebijakan, terutama yang menyentuh isu keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Saya empat periode di DPRD melihat sendiri, kalau tidak ada perempuan, isu-isu tertentu sering kurang mendapat perhatian. Karena itu, perempuan harus siap dan KPPI bisa menjadi tempat pembekalan paling awal,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPD KPPI Jawa Tengah Ida Nur Saadah menekankan pentingnya sosialisasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Tujuannya agar perempuan di akar rumput tidak hanya mengetahui keberadaan KPPI, tetapi juga memahami peluang berperan dalam proses politik.
“Perempuan harus tahu posisi dan perannya. Mulai dari tingkat RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten, mereka harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan,” katanya.
KPPI juga terus mendorong implementasi aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik dan pencalonan legislatif, melalui pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, hingga pembekalan praktis menghadapi kontestasi.
Usai pelantikan, KPPI Karanganyar dijadwalkan segera mendaftarkan struktur pengurus ke Kesbangpol sebagai bagian dari legalitas organisasi. Langkah ini menjadi pintu masuk untuk menjalin kerja sama program pemberdayaan perempuan di daerah.
“Kami ingin perempuan Karanganyar tidak hanya diam. Melalui KPPI, perempuan bisa belajar, berjejaring, dan mengambil peran di pemdes hingga pemerintah kabupaten,” ujar Suwarni.
Dengan terbentuknya pengurus baru, KPPI Karanganyar menargetkan kegiatan pembinaan yang lebih terstruktur, sehingga semakin banyak perempuan yang percaya diri dan berani tampil dalam panggung politik daerah. (Abdul Alim)
