Jatengpress.com, Karanganyar— Uji coba layanan makanan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan Yayasan Kemala Bayangkari di Sentra Pemberdayaan Pangan Gizi (SPPG) Karanganyar tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga menekankan pentingnya standar keamanan pangan dan edukasi sanitasi bagi seluruh pihak yang terlibat.
Dalam proses uji coba ini, Dinas Kesehatan Karanganyar turun langsung melakukan inspeksi ketat terhadap dapur, peralatan, air bersih, hingga kebersihan tenaga dapur. Bahkan, pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk kemungkinan dilakukan rectal swab, diterapkan sebagai bagian dari upaya memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi ribuan siswa penerima manfaat.
“Kami pastikan semua prosedur dipenuhi sebelum izin operasional diterbitkan. Ini bukan sekadar makan gratis, tapi harus benar-benar memenuhi standar kesehatan,” ujar Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Karanganyar, Nuk Suwarni, di sela inspeksi, Jumat (3/10/2025)
Selain inspeksi, uji coba ini juga menjadi momen edukasi langsung bagi para pengelola dapur. Pelatihan keamanan pangan, pendampingan teknis, hingga penyuluhan langsung ke 16 SPPG dilakukan secara bertahap. Langkah ini bertujuan membangun budaya sanitasi yang kuat di seluruh rantai produksi makanan.
“Bukan hanya soal masak dan kirim, tapi bagaimana semua pihak punya kesadaran sanitasi yang tinggi,” tambah Nuk.
Sementara itu, Yohanes Trisnanto, penanggung jawab program dari Yayasan Kemala Bayangkari, mengakui masih ditemukan kendala seperti keterlambatan konsumsi makanan dan penggunaan alat makan yang belum sepenuhnya steril. Namun, menurutnya, hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam uji coba ini.
“Ini momen pembelajaran bersama. Kami menggunakan sistem bahan habis sekali masak dan sudah siapkan genset untuk antisipasi mati listrik. Tapi tetap perlu perbaikan di distribusi dan konsumsi,” jelasnya.
Sebanyak 50 pegawai dapur terlibat dalam pengolahan makanan yang porsinya terus meningkat di tiap tahap uji coba, dari 500, 750, hingga 1.000 porsi.
Menariknya, uji coba ini juga mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, dengan mencantumkan QR Code pada kemasan makanan serta memberi penanda warna merah untuk menu khusus seperti alergi atau diet medis.
Pengawasan dilakukan tidak hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga melalui koordinasi dengan petugas kecamatan dan grup komunikasi teknis. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga akan digunakan sebagai tolok ukur efektivitas program ke depan.
Saat ini, SPPG Gondangrejo menjadi yang pertama memperoleh Surat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan mulai beroperasi penuh. SPPG lainnya ditargetkan menyusul dalam waktu dekat setelah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. (Abdul Alim)
