Legislator Karanganyar Tinjau Korban Keracunan di Tawangmangu, Tiara Puspita Minta SPPG Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Anak-anak

Jatengpress.com, Karanganyar – Legislator perempuan sekaligus Wakil Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Tiara Puspita, menyoroti serius kasus keracunan massal yang menimpa 105 siswa di Tawangmangu pada Kamis (9/10/2025). Dari jumlah tersebut, sembilan siswa masih menjalani perawatan di RSUD Karanganyar.

Dalam kunjungan lapangan bersama Komisi D ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tawangmangu pada Jumat (10/10/2025), Tiara menemukan sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu catatan penting adalah lemahnya proses pendinginan makanan setelah dimasak serta lamanya waktu distribusi hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.

“Saya menilai perlu adanya perbaikan total pada sistem dapur, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan agar higienisitasnya terjaga,” ujar Tiara.

Sebagai seorang ibu, Tiara mengaku ikut merasakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa para pelajar. Ia menegaskan bahwa program MBG dari pemerintah pusat memang baik, namun harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan risiko bagi anak-anak.

“Masalah seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Kita bicara soal keselamatan dan kesehatan anak-anak,” tegas politisi PKB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Tiara juga mengunjungi SMPN 1 Tawangmangu untuk melihat kondisi para pelajar yang terdampak. Ia menyarankan agar siswa lebih berhati-hati dan tidak mengonsumsi makanan MBG apabila menunya beraroma tak sedap atau memiliki tekstur tak lazim.

Selain itu, Tiara turut mendatangi Puskesmas Tawangmangu untuk menggali informasi terkait proses penanganan korban keracunan dan mekanisme pengawasan makanan di lapangan.

Komisi D, kata Tiara, akan mendesak agar pengelola MBG segera berbenah serta berkomitmen menerapkan SOP yang sesuai standar keamanan pangan. Ia juga mendorong Pemkab Karanganyar melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan audit independen terhadap rantai pasok, dapur produksi, dan kontrol mutu.

“Kami ingin ada jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi,” pungkasnya. (Abdul Alim)