Jatengpress.com, Karanganyar-Penegakan regulasi daerah oleh Satpol PP Kabupaten Karanganyar menjadi tolak ukur dan modul belajar daerah lain. Komisi I DPRD Kabupaten Batang menggali data tersebut melalui diskusi bersama pemangku kebijakan dan aparat penegak perda di lokus kunjungan kerjanya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Rhomadhon mengatakan sudah sewajarnya mempelajari pola kerja Satpol PP Kabupaten Karanganyar.
“Dari segi APBD, jumlah anggota Satpol PP dan usia daerah, kami masih kalah jauh dengan Karanganyar. Tentunya dalam penegakan perda sudah lebih maju Karanganyar,” katanya di hadapan pejabat terkait di ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar, Senin (8/9/2025).
Ia menyebut kalangan wakil rakyat di Kabupaten Batang, khususnya Komisi I, memiliki kewajiban membenahi perangkat penegakan perdanya. Personel dan organisasi Satpol PP merupakan paling urgen dibenahi. Dari sisi jumlah, Kabupat5en Batang hanya memiliki 79 personel Satpol PP dari sebelumnya 40-an saja. Selain itu, koordinasi antar satuan tugas perangkat daerah dalam melakukan eksekusi di lapangan masih lemah.
“Personel Satpol PP diambilkan dari pegawai OPD yang notabene kurang dibutuhkan di sana. Lagipula honornya masih dari OPD asalnya. Sedangkan di lapangan, koordinasi kurang baik dengan instansi lain. jadi seakan saling tunggu. Enggak gercep. Di sini kami mencari ilmu dan pembanding agar Batang lebih baik. Terlebih kami sedang menjalankan proyek kawasan industri terpadu Batang (KITB),” katanya.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Batang diterima Sekretaris Daerah Setda Pemkab Karanganyar Timotius Suryadi dan kepala Satpol PP Bakdo Harsono.
Timotius mengatakan pemerintah setempat sedang menghadapi problem efisiensi anggaran. Sehingga, semua kegiatan bersumber dana pemerintah harus terukur, efektif dan efisien. Di bidang kepegawaian, pemerintah daerah juga melakukan seleksi tenaga kontrak paruh waktu, dimana akan diberlakukan mulai tahun 2026.
Timotius mengapresiasi Kepala Satpol PP Bakdo harsono yang dianggap berhasil mengelola para personel Satpol PP.
Sementara itu Kepala Satpol PP Bakdo Harsono mengatakan sebanyak 300 personel Satpol PP bertugas di bidang keamanan ketertiban masyarakat dan pemadam kebakaran.
“Ada empat regu Damkar dan empat regu tribuntranmas yang berjaga 24 jam. Lalu juga ada penyebarannya di 17 kecamatan, ber5jaga di rumah dinas bupati, wakil bupati dan DPRD.” katanya.
Dalam menegakkan perda, Satpol PP berkoordinasi dengan satuan kerja lain melalui berbagai saluran seperti grub whatsapp. Bupati dan wakil bupati yang ada di dalam grub tersebut langusng bisa memberi perintah dan arahan tanpa perlu komunikasi birokrasi yang berbelit-belit.
“Saling pro aktif. Enggak perlu saling menunggu. Sejak Satpol PP didistribusi ke Pemerintah Kecamatan, kasi Trantib menjabat Satpol PP eks officio agar penanganan di lapangan lebih cepat. Ada pula relawan Damkar di kecamatan,” katanya. (Abdul Alim)
