Jatengpress.com, Semarang – Retret Manunggal yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi panggung aktualisasi semangat ngopeni lan nglakoni, merawat dan menjalankan Jawa Tengah secara kolektif.
Kegiatan berlangsung tujuh hari 10-16 Juni 2025 ini untuk menyatukan ASN dari berbagai dinas, pejabat eselon, dan BUMD dalam satu barisan menuju birokrasi kolaboratif: Superteam.
“Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi kami. Di mana ini merupakan pertama kalinya ya ada retreat seperti ini dan kami rasa ini merupakan langkah yang luar biasa dari Bapak Gubernur Jawa Tengah,” ujar Syuryadeta Syafrie, Sekretaris Dinas Porapar Jawa Tengah.
Menurutnya, retret ini berhasil memperkuat rasa memiliki terhadap Jawa Tengah dan menciptakan bonding antarinstansi.
“Kami semakin diikat dengan kesatuan, di-bonding dengan rasa memiliki Jawa Tengah. Kami semakin diajak untuk sama-sama ngopeni ini Jawa Tengah dan kita ngelakoni Jawa Tengah ini bersama-sama,” ucapnya.
Retret yang digelar di lingkungan BPSDM ini juga diisi dengan materi kepemimpinan dari narasumber kredibel seperti Lemhanas dan Kemendagri. Selain kelas, peserta juga mengikuti kegiatan ibadah, olahraga pagi, serta diskusi kelompok.
Kesan positif disampaikan Irianto, Dirut Bank Jateng. Menurutnya ini pengalaman tak terlupakan karena sangat berbeda dengan kegiatan serupa yang pernah Ia jalani.
“Satu kata. Luar biasa. Tidak ada perbedaan di sana. Jadi di sana eselon 3, eselon 2, BUMD semua bercampur menjadi satu seperti keluarga,” katanya.
Irianto juga menepis anggapan kegiatan retret mengganggu pelayanan.
“Proses bisnis ini tetap berjalan seperti biasa. Kami ada enam direksi, kita bagi semua, masih berjalan. Malam, setelah jam 9–10, saya masih nyambi untuk proses bisnis, tanda tangan. Artinya proses bisnis kita tidak mengalami permasalahan,” jelasnya.
Senada, Cicilia Sunarti dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng juga menilai retret ini menyegarkan kembali wawasan kebangsaan.
“Yang kedua, untuk meningkatkan nasionalis kita. Dan generasi-generasi muda ini mestinya juga perlu dilakukan retret seperti ini.”
Ia pun menepis kekhawatiran publik soal terganggunya pelayanan publik maupun proses pemerintahan.
“Menurut saya kok tidak ya. Nyatanya kegiatan kantor masih bisa berjalan sebagaimana biasanya. Sekarang kan ada teknologi lewat HP, kita masih bisa komunikasi di sela-sela kesibukan,” tegasnya.
Sementara itu, Arif Djatmiko, Kepala Dinas Perhubungan Jateng menyebut kegiatan ini padat namun penuh manfaat. Salah satunya mendukung integrasi lintas sektor dari pusat hingga daerah.
“Kalau apa yang dikatakan Pak Gubernur, kita bukan Superman tetapi kita harus menjadi Superteam. Kebersamaan di antara kita, kekompakan di antara kita, dan tentu saja itu tadi: kita enggak bisa jalan sendiri,” ucapnya.
Uswatun Khasanah, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan seluruh peserta aktif tanpa izin kecuali penugasan khusus dari pimpinan. Ia menyebut retret ini bukan sekadar pelatihan formal, tapi ruang untuk menggali strategi bersama.
“Gubernur kita sudah mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tidak sendiri-sendiri, tetapi terkolaborasi. Karena diyakini bahwa ketika kolaborasi itu terjadi, banyak potensi yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Menurutnya, yang paling membedakan retret ini dengan pelatihan lain adalah pendekatan pembelajaran kolektif.
“Kalau biasanya di kelas yang lain itu kan berbicara tentang diri kita. Tapi di sini justru bonding-nya yang didapat, kolaborasinya yang didapat,” katanya.
Retret ini ditutup pada 16 Juni 2025, di mana seluruh peserta menyusun policy brief sebagai hasil akhir dari rangkaian kegiatan. Uswatun menyebut kegiatan ini dapat menjadi model pengembangan aparatur daerah di masa mendatang.
“Harapan kita adalah ketika ada celah kurikulum, maka akan kita benahi. Dan kerennya lagi, pelaksanaan ini kolaborasi antara Lemhanas, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi standar kurikulumnya jelas,” pungkas Uswatun.
Sebagai informasi, retret ini merupakan inisiatif Gubernur Ahmad Luthfi untuk menyelaraskan arah pembangunan Jawa Tengah dengan kebijakan nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, utamanya melalui implementasi Asta Cita. Dengan penguatan kapasitas birokrasi berbasis nilai kebangsaan dan kolaborasi, Jawa Tengah berkomitmen menjadi provinsi yang adaptif, responsif, dan selaras dengan visi besar Indonesia Maju. (*)
